TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Program Bela Negara yang diprakarsai Kementerian Pertahanan (Menhan) jangan diartikan sebagai wajib militer.

Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno mengatakan bahwa program bela negara dalam rangka memupuk rakyat Indonesia mempunyai kesadaran guna mendukung pembangunan.

Berbagai elemen masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan termasuk seorang pengamat.

"Bela negara itu, pengamat tidak hanya mengkritik tapi juga ikut membangun. Kalau tahu, ekonomi sedang sulit, kasih tau apa solusinya? Bagaimana caranya? Sudah dilakukan atau belum?" kata Japto saat ditemui usai Upacara Kesetiaan Pemuda Pancasila di Museum Lobang Buaya, Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Tidak hanya pengamat, Japto juga melakukan kritik terhadap para pengacara yang ada di Indonesia karena hanya berpikir tentang uang jasa pembelaan.

"Pengacara itu, kalau benar ya benar harus dibela. Jangan orang salah dibela mati-matian hanya untuk duit jasa saja," ucapnya.

Konsep bela negara menurutnya bukan perang fisik seperti jaman penjajahan Belanda.

Melainkan perang menggunakan akal, pikiran, dan tenaga untuk membangun Indonesia.

"Kemarin DPR langsung kebakaran jenggot, duitnya dari mana mengadakan Bela Negara. Saya bilang kalau pemerintah tidak siap, Pemuda Pancasila siap menjalankan Bela Negara," terangnya.