TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dualisme Parpol atau kepengurusan ganda masih menjadi perbincangan jelang pilkada serentak.

Bahkan keadaan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik.

Demikian disampaikan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti saat memberi pengarahan Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Penyelenggaraan Pilkada di Ecopark, Ancol, Jakarta, Kamis (12/11/2015).

"Adanya kepengurusan parpol yang ganda menimbulkan beberapa persoalan yang harus diantisipasi, Mojokerto misalnya," kata Badrodin.

Menurutnya, kepengurusan ganda membuat beberapa pihak tidak konsisten.

Ada pihak yang mendukung lancarnyaa penyelenggaraan Pilkada, seperti KPU.

Ada pula pihak yang menguatkan putusan-putusan sehingga muncul ketidaksepahaman.

Inilah yang dilihat Badrodin sebagai bibit munculnya potensi konflik. Untuk itu, ia mengimbau semua pihak terkait pengamanan pemilu selalu waspada.

"Kapolres, Dandim harus memonitor yang seeperti itu, berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu dan Pemda. Tanpa ada koordinasi, ini tidak bisa diketahui," ujarnya.

Tak hanya dualisme partai, dia juga menjelaskan bibit potensi konflik lain seperti sejarah para kontestan pasangan calon dan kondisi geografi.

Sementara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kesempatan yang sama, menampik dugaan Kapolri. Menurutnya, mulai awal tahapan Pilkada serentak hingga saat ini, belum ada konflik berarti.

"Kelihatannya nggak. Tahapan-tahapan teersebut mulai pendaftaran sampai penetapan bakal calon dilalui," kata Tjahjo.

Meskipun demikian, mantan Sekjen PDIP tersebut tidak menampik daerah seperti Mataram belum lama ini dilanda konflik.

Namun ia memastikan 269 daerah peserta Pilkada serentak, aman terkendali. Diakuinya, saat ini penegak hukum dan Pemda serta stakeholder lain sudah membuat peta konflik.

Jadi, nantinya jika ada kerawanan atau potensi kericuhan pemerintah bisa segera meenangani, melalui penegak hukum.

Ada juga anggaran yang bisa dicairkan sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Sehingga, isu terkait minimnya biaya pengamanan, menurut Tjahjo, samasekali tidak benar.

"Tidak, buat saya anggaran yang belum cukup pun pak kapolri sepanjang ini masih memadai, soal nanti ada konflik yang besar harus ada BKO nya ya ada tambahan anggaran," imbuhnya.