TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Hasyim Muzadi menyebutkan beredarnya kembali kabar Presiden Joko Widodo berencana mengganti anggota Kabinet Kerja setelah Partai Amanat Nasional (PAN) masuk menjadi pendukung pemerintahan sebagai hal yang biasa.

"Itu biasa karena sistem politik kita saat ini dikuasai partai," kata Hasyim Muzadi usai konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Menurut mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu, sudah biasa partai yang tidak mendapat jatah dalam kabinet mengganggu jalannya pemerintahan.

Mengenai, masuknya partai yang baru mendukung pemerintahan ke dalam jajaran kabinet, dinilai Hasyim bukan sebuah permasalahan.

"Silahkan asal kompetensi, loyalitas dan integritasnya harus jelas," katanya.

Hasyim menegaskan jika tiga syarat tersebut tidak dapat dipenuhi anggota kabinet, bisa saja direshuffle kembali oleh presiden.