TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi menyebutkan sikap reaktif beberapa tokoh pemerintahan atas digelarnya Pengadilan Rakyat Internasional atau International People's Tribunal (IPT) 1965, menandakan memang pemerintah punya kesalahan dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada upaya membasmi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Ribut-ribut dan reaksi berlebihan dari IPT 1965 yang diperlihatkan, menunjukan mereka bersalah," kata Hendardi di Menteng, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Menurut Hendardi, seharusnya pihak pemerintah tidak perlu reaktif atas digelarnya pengadilan rakyat internasional ini karena tidak hanya menghasilkan rekomendasi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Terkait rekomendasi dari IPT 1965 yang rencananya dikeluarkan pada malam ini, sekitar 21.00 WIB, Ketua Setara Institute pesimis akan dijadikan pertimbangan oleh pemerintah.

"Tapi pengadilan rakyat ini dapat menjadi tekanan politik untuk segera tuntaskan kasus ini," katanya.