Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akhirnya berganti menjadi partai-partai pendukung pemerintah (P4) usai bertemu Presiden Joko Widodo.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini pun angkat bicara mengenai hal tersebut. Ia mempertanyakan pergantian nama koalisi pendukung pemerintah.

"Substansinya apa? KMP kan bukan juga untuk mengganggu pemerintahan. Tapi keberadaannya menjadi penyeimbang yang konstruktif," kata Jazuli ketika dikonfirmasi, Jumat (13/11/2015).

Ia mengingatkan terminoolgi yang dikenal dalam Ilmu politik adalah koalisi atau oposisi. PKS sendiri merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP). Parpol-parpol yang mendukung pemerintah sejak awal mereka adalah koalisi.

"Kecuali yang belakangan saja ada partai yang katanya nggak ke KIH tapi ke pemerintah," ujarnya.

Ia menegaskan KMP idak pernah minta jatah kursi menteri untuk bergabung dengan pemerintah. KMP juga tidak pernah menggangu pemerintah. "Ya selama yang dimaui pemerintah sesuai konstituusi dan kehendak rakyat," katanya.

Apalagi, tutur Jazuli , KMP justru lebih sering mendukung program-program pemerintah di parlemen. Baik dalam fungsi legislasi maupun anggaran. Kecuali program itu dinilai merugikan rakyat maka KMP akan tajam mengkritisi, salah satunya pada kasus PMN untuk BUMN di RAPBN 2016.

"Dalam kebijakan PMN, di satu sisi katanya rakyat banyak membutuhkan dana, tapi kok dana puluhan triliun digelontorkan ke BUMN. Kenapa tidak berpikir untuk kepentingan rakyat yang lebih mendesak? Jadi (substansinya) bukan untuk mengganggu, tapi amankan kepentingan rakyat," ungkapnya.

Sementara Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy mengatakan pengubahan nama ke P4 karena ingin mengakhiri polarisasi KIH-KMP. Dua koalisi itu telah dimulai sejak konstestasi kepresidenan.

"Berkali diujar KIH dan KMP sudah berakhir, tapi masih tertulis juga dimana-mana. Kini setahun sudah berselang, sudah saatnya bangsa ini menatap ke depan," ujarnya.