TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akhirnya berganti nama menjadi partai-partai pendukung pemerintah (P4) pascapertemudan dengan Presiden Joko Widodo.

Ketua DPP PPP versi Muktamar Surabaya Isa Muchsin menilai konsep tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

Tetapi, ia mengakui KIH identik dengan PDI Perjuangan. Padahal, partai pendukung pemerintah tidak hanya PDIP.
"Itu terkesan jargonnya Puan, KIH seolah jargonnya PDIP saja, kalau sebagian partai masuk kan harus diubah," kata Isa di Kantor DPP PPP, Tebet, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Isa juga mengakui masuknya PAN sebagai partai pendukung pemerintah membuat nama koalisi berubah.

Apalagi masuknya PAN kedalam pemerintah berbeda dengan partai lainnya. Dimana, kata Isa, PAN termasuk dalam KIH tetapi masih tetap menjadi bagian KMP.

"Nah sekarang sudah berubah P4. Agar tak membingungkan maka sepakati itu KIH diganti P4," katanya.

Isa menyebut manfaat pergantian nama tersebut agar terdapat stabilitas politik dan tidak terjadi kegoncangan didalam parlemen serta pengambilan keputusan.

"Jadi ada sinergitas antara pemerintah dan parlemen," katanya.

Ketika ditanyakan alasan pemerintah membutuhkan PAN, Isa menjawabnya. "Golkar saja dibutuhkan apalagi PAN," ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintah untuk berkomunikasi dengan partai lain. Meskipun berkuasa, pemerintah juga membutuhkan keseimbangan.

"Jadi harus ada pula oposisi supaya ada kontrol pemerintah," katanya.