Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru bircara DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga menilai desakan publik terhadap Presiden Joko Widodo mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo semakin menguat.

Hal ini disebabkan adanya indikasi keterlibatan Jaksa Agung dalam mengamankan kasus suap Korupsi Bantuan Sosial (Bansos) yang menimpa Gubernur Sumatera Utara nonaktif ut Gatot Pujo Nugroho.

"Kasus korupsi dana Bansos Sumut ini nyaris sempurna sebagai kasus yang menjerat hampir semua cabang kekuasaan yang ada yaitu eksekutif gubernur dan Pemrov Sumut, kekuasaan legislatif anggota DPRD dan yudikatif seperti hakim PTUN, pengacara serta melibatkan dukungan kekuasaan politik partai penopang pemerintah," kata Kastorius dalam diskusi di Jakarta Selatan, Minggu (15/11/2015).

Dikatakannya kasus kourpsi Bansos Sumut ini tengah menyandera citra dan kepercayaan masyarakat terhadap tegaknya hukum di Indonesia.

Lebih khusus dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang tahun lalu terpilih dengan harapan perubahan besar di atas euphoria revolusi mental.

Belum bisa diprediksi apa langkah Jokowi ke depan menyikapi kasus Bansos Sumut apakah tetap mempertahankan Prasetyo untuk menjaga kekompakan partai koalisi pendukung pemerintah atau justru Jokowi mencopot Prasetyo untuk menjaga kekompakan di korps Adhyaksa.

"Apakah politik hukum Pemerintahan Jokowi akan bergerak maju dengan mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo dan mengembalikan Korps Adyaksa Kejaksaan ke jalur profesional non partai? atau sebaliknya," Katanya.

Menurutnya jawaban atas pertanyaan inilah yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat luas saat ini.

Dirinya mengatakan, prestasi buruk di bidang penagakan hukum menjadi cacatan utama di dalam evaluasi satu tahun pertama Pemerintahan Jokowi-JK.

Hampir seluruh survei dan jajak pendapat menegaskan adanya ketidakpuasan publik terhadap politik penegakan hukum Indonesia.