Punya Jurus Rajawali Ngepret, Rizal Ramli Dinilai Menteri Kinerja Terburuk
Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menjadi menteri dengan kinerja terburuk versi SETARA Institute.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menjadi menteri dengan kinerja terburuk versi SETARA Institute.
"Jurus Rajawali Ngepret Rizal Ramli yang ditujukan untuk mengawal terobosan-terobosan Rizal justru hanya membuat kegaduhan politik di kabinet," kata Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani dalam jumpa pers di Kantor SETARA, Jakarta, Minggu (15/11/2015).
Ismail mengatakan terobosan Rizal masih terbatas mengganggu pihak-pihak yang selama ini berada di zona nyaman, tetapi belum menjadi solusi untuk negeri.
"Bahkan Rizal Gagal dalam mengkoordinasi menteri-menteri dibawah koordinasinya," tuturnya
berikut 10 nama pejabat kabinet kerja yang dinilai berkinerja buruk diurut dari yang paling buruk, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dengan 4,43, Jaksa Agung HM Prasetyo dengan skor 4,57, Menteri Pariwisata Arief Yahya dengan skor 5,14, Menteri ESDM Sudirman Said dengan skor 5,29, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dengan 5,71, Menteri BUMN Rini Soemarno dengan skor 5,71, Menkumham Yasonna Laoly dengan skor 5,86, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri PPA Yohana Yambise dengan skor 6,14, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dengan skor 6,14.
Ismail mengatakan Jaksa Agung HM Prasetyo yang berasal dari Partai NasDem diragukan integritasnya akibat politik kekerabatan partai yang dikaitkan dengan kasus pengamanan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
"Prasetyo juga berkinerja buruk dalam memprakarsai rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," imbuhnya.
Sedangkan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, kata Ismail, dianggap banyak kalangan berbain politik di tengah kisruh yang dialami Golkar dan PPP.
Yasonna, katanya, gegabah membela Golkar kubu Agung Laksono dan PP kubu Romahurmuziy dianggap menjalankan agenda partai yang telah mengganggu stabilitas politik dalam negeri.
"Perangai buruk Menkumham juga dipicu kontroversi revisi KUHP dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi," imbuhnya.
Dalam membuat peringkat, SETARA menggunakan empat variable dengan tujuh indikator sebagai alat ukur diantaranya kepemimpinan dengan indikator utama komunikasi politik, dukungan politik parlemen dengan indikator sumber rekrutmen menteri, kinerja dengan indikator perencanaan serta serapan anggaran dan capaian kinerja, dan kompetensi dengan indikator latar belakang penyidikan dan pengalaman materi.
Ismail mengatakan dari variabel tersebut, pihaknya kemudian melakukan input data yang bersumber dari sejumlah dokumen dan pemberitaan media.
Termasuk memadukan antara perencanaan kementerian dengan capaian kinerja setelah 1 tahun masa jabatan.