TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Politisi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin mengungkap, ada anggota DPR yang mulai ikut-ikutan campur tangan dalam proses pembelian jenis alat utama sistem senjata (alutsista). Bahkan, katanya, ada yang meminta TNI AU untuk memindahkan pangkalan-pangkalan udaranya ke wilayah perbatasan.

"Dengan segala hormat, peran itu menurut saya tidak sesuai dengan tupoksi anggota DPR yaitu legislasi, controlling dan budgeting," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, dalam keterangannya(Senin, 16/11/2015).

Ia kemudian mengingkatkan, penentuan speckteck alutsista, apalagi menentukan jenis dan merk-nya merupakan tanggung jawab user, dalam hal ini adalah angkatan masing-masing. Mereka ini yang memiliki kompetensi menguji alutsista yang cocok.

"Bukan anggota DPR yang tidak memiliki keahlian untuk itu," TB Hasanuddin menegaskan.

Hal ini, katanya lagi, sama halnya dengan disposisi dan dislokasi pasukan atau pangkalan. Sebaiknya, imbuh Hasanuddin, diserahkan kepada TNI untuk memutuskan berdasarkan kemampuan alutsista, ancaman dan strategi yang dipilih.

"Saya yakin TNI akan lebih profesional dalam menentukan lokasi-lokasi pangkalannya," tegasnya.