TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - "Pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang diduga dilakukan Ketua DPR untuk meraup saham Freeport adalah persoalan hukum serius yang dapat menciptakan krisis ketata-negaraaan dan harus dituntaskan di ranah hukum dengan cepat dan tepat".

Demikian Juru Bicara Partai Demokrat, Kastorius Sinaga, kepada Tribun, Selasa (17/11/2015).

"Bila transkript percakapan yang diserahkan oleh Menteri ESDM ke MKD benar asli dan di dalamnya ada fakta seorang pejabat negara memberi janji kepada pihak FI (Freeport Indonesia) guna mengharapkan imbalan tertentu, maka tindakan itu sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU Tipikor pasal tentang suap dan gratifikasi," ujar Kastorius.

Atas hal itu pula, menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa pasif berdiam diri menatap kasus ini.

Sebaiknya Presiden Jokowi segera meminta lembaga penegak hukum seperti KPK untuk masuk mengusut kasus ini.

Karena itu, tegas dia, Presiden harus proaktif membawa masalah ini ke jalur hukum untuk menghindari politisasi berlebihan atas kasus ini.

"Karena ia sangat berpotensi mengguncang stabilitas politik nasional," jelasnya.

Apalagi bukan hanya ketua DPR tetapi juga nama dan keterlibatan Menkopolhukam turut terseret di dalam upaya meraup jatah saham Freeport tersebut.

Menurutnya Kastorius, sepantasnya Ketua DPR Setya Novanto segera mundur dari jabatannya guna menyelamatkan wibawa dan martabat DPR.

Dengan demikian juga akan mempercepat proses hukum pengusutan kasus ini.

Lebih lanjut Kastorius mengatakan laporan Menteri ESDM itu tak cukup hanya berhenti di MKD karena MKD hanyalah terbatas pada ranah masalah etika dan kehormatan dewan.

Karena dari transkrip itu, tampak jelas ada rencana konspirasi jahat tingkat tinggi yang sangat mengancam kepentingan nasional.

"Jokowi harus proaktif mendorong kasus ini ke ranah hukum guna mengembalikan moralitas kepercayaan publik terhadap elit sembari menghindari politisasi berlarut-larut atas kasus kasus ini," ujarnya.

Apalagi nama Presiden juga dicatut dalam kasus itu sehingga harus dijernihkan guna menghindari krisis ketata-negaraan yang lebih parah.

Lanjut Kastorius, kasus ini sangat menyedot kekecewaan publik secara luas.

Juga kredibilitas lembaga tinggi negara sangat dipertaruhkan di mata internasional karena Freeport adalah perusahaan raksasa asal Amerika.

"Kasus ini jelas akan mengganggu iklim investasi bila tidak ditangani secara tepat di jalur hukum yang benar," tandasnya.