Oleh: R William Liddle

TRIBUNNEWS.COM - Salah satu acara penting Presiden Joko Widodo di Washington adalah pidatonya di Brookings Institution.

Substansi pidato itu mengingatkan saya kepada sejumlah pidato internasionalnya dari Tiongkok sampai yang paling baru di Australia. Semuanya menunjukkan sebuah visi yang konsisten tentang apa yang mau dicapai dari hubungan luar negeri bagi pemerintahannya.

Brookings Institution adalah think tank ternama yang mewakili sayap kiri moderat dalam kehidupan intelektual publik Amerika. Di sini pandangan kiri moderat punya dua pilar utama.

Pertama, pasar, baik dalam negeri maupun global, diyakini selaku pencipta utama kemakmuran segala bangsa, termasuk Amerika dan Indonesia.

Kedua, negara atau pemerintah dipercaya mampu dan wajib mendorong dan mengatur pembangunan ekonomi setiap bangsa guna menjamin growth plus equality, pertumbuhan setinggi mungkin dan pemerataan serata mungkin.

Dalam kehidupan partisan di Amerika, pandangan kiri moderat diasosiasikan dengan Partai Demokrat.

Pada paruhan pertama abad ke-20 Presiden Franklin Roosevelt dari partai itu menciptakan sejumlah lembaga dan peraturan baru untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi terparah dalam sejarah Amerika.

Belakangan ini Presiden Barack Obama, juga tokoh Demokrat, berhasil menciptakan undang-undang baru agar semua orang mampu membeli asuransi kesehatan yang layak.

Mantan Menlu Hillary Clinton, yang hampir pasti akan dicalonkan tahun depan sebagai presiden dari Partai Demokrat, kini mendapat banyak masukan dari Brookings. Alasannya: lembaga itu dianggap paling peka terhadap komitmen para politisi Demokrat kepada pertumbuhan yang merata.

Di Brookings, Presiden Jokowi diperkenalkan oleh Presiden Strobe Talbott, mantan Deputi Menlu AS, dan Brad Sherman, anggota senior Komisi Luar Negeri di Dewan Perwakilan.

Tanpa basa-basi, dalam bahasa Inggris yang jelas dan mudah dimengerti, Jokowi langsung memaparkan dua tantangan utama yang dihadapi pemerintahannya: pembangunan infrastruktur dan perlindungan lingkungan.

Kedua-duanya ditaruh dalam konteks downturn, kecenderungan ekonomi dunia menurun sejak pelantikannya tahun lalu, yang merupakan tantangan tersendiri.

Bebas dari birokrasi rumit