Dan bonusnya mereka mendapat hak pengelolaan yang lebih menguntungkan. Kan uang hasil pengelolaan ke dia (HPH). Kita dobel ruginya," jelasnya.

Daniel mengatakan‎ sebenarnya Direksi Pelindo II bisa menghentikan kerugian negara itu jika dberpegang pada kontrak yang diteken dengan HPH di 1999.

Dengan itu, Indonesia cuma membayar USD 50-60 juta.

"Ternyata kontrak itu DB mengklaim tidak tahu karena datanya tak diberikan oleh pihak Manajemen Pelindo II.‎"

"Bayangkan, dengan aset 800 juta dolar, kita kasih asing 50 persen saham dan kita hanya dikasih 200 juta dolar. Plus kita rugi karena uang hasil pengelolaan ke dia (asing)," ungkapnya.

Oleh karenanya, Daniel melihat adanya indikasi pembiaran perampokan kekayaan negara lewat Pelindo II.‎

Karena itu, menurut dia, sudah jelas indikasi pembiaran perampokan kekayaan negara lewat Pelindo II.

Daniel menegaskan pihaknya menilai sebuah pelabuhan, entah rugi atau untung, harus tetap dikelola oleh pihak di dalam negeri.

Karena pelabuhan adalah pintu gerbang‎.

"Ini bukan kesalahan tapi perampokan," tegasnya.(*)