Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mahasiswa Beri MKD 'Obat Kuat' Usut Pencatut Nama Presiden

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Parlemen Watch Mahasiswa Indonesia (PWMI) mendatangi gedung DPR, Jakarta.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Mahasiswa Beri MKD 'Obat Kuat' Usut Pencatut Nama Presiden
TRIBUNNEWS.COM/Muhammad Zulfikar
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Parlemen Watch Mahasiswa Indonesia (PWMI) berikan Obat Kuat buat Mahkamah Kehormatan dewan (MKD), Kamis (18/11/2015) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Parlemen Watch Mahasiswa Indonesia (PWMI) mendatangi gedung DPR, Jakarta.

Kedatangan mereka untuk menemui dan memberikan dukungan kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Para mahasiswa tersebut mendukung MKD dalam menyelesaikan persoalan dugaan pencatutan nama presiden dan wapres oleh Ketua DPR RI Setya Novanto terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Ketua PWMI, Azis Zulkarnaen menuturkan, pihaknya meminta kepada DPR untuk bekerja demi rakyat dan tidak hanya mengurusi isu yang kemudian mengeyampingkan kepentingan masyarakat luas.

Pihaknya juga meminta kepada MKD tetap menjaga marwah DPR sebagai lembaga negara yang tetap bisa disegani dan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Kami juga meminta kepada MKD untuk tidak terpengaruh dengan tekanan-tekanan atau pihak luar yang kemudian menjatuhkan lembaga negara kita sendiri," kata Azis, Kamis (18/11/2015).

Berita Rekomendasi

Dalam menyampaikan aspirasi ke MKD, mahasiswa tersebut turut membawa 'obat kuat' untuk lembaga yang dipimpin oleh Surahman tersebut.

'Obat kuat' diberikan ke MKD sebagai bentuk dukungan agar lembaga yang dulu bernama Badan Kehormatan itu mampu mengusut persoalan yang mendera Novanto secara transparan.

PWMI, kata Azis mendesak kepada MKD untuk mencari tahu maksud dan tujuan serta motif di balik rekaman yang melibatkan pimpinan Novanto dan Freeport.

Karena pihaknya mencurigai adanya skenario besar yang hanya ingin memperkeruh situasi politik di Indonesia dan menghambat kinerja pemerintah dan DPR.

"Kami meminta MKD untuk mengusut dengan jelas dan transparan tentang mekanisme penyadapan yang sudah jelas tidak sembarang orang atau lembaga dengan mudah menyadap dan merekam pembicaraan. Apalagi hal itu tanpa mengikuti aturan yang ada," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas