TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, kunci untuk menghentikan politik uang dalam Pilkada serentak ialah antisipasi yang dilakukan partai politik dan pasangan calon.

"Pertama aspek demand, memang ada keinginan masyarakat yang tinggi. Sebagian masyarakat ingin ada politik uang. Kedua partai politik, pasangan calon memang bekerjanya masih dengan uang, mereka juga cara mempengaruhinya dengan uang," kata Masykurudin dalam diskusi dana kampanye dan ikhtiar mewujudkan pilkada bersih, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2015).

Menurutnya, sebagian besar dana kampanye diperoleh dari pasangan calon dan partai politik. Pendidikan yang seharusnya diberikan bukan kepada masyarakat.

"Sebenarnya kunci menghentikan politik uang itu bukan dengan berikan pemahaman masyarakat tolak politik uang, tidak. Tapi dengan memberikan perintah partai politik jangan berikan uang. Jadi setinggi-setinggi apapun permintaan masyarakat, kalau nggak ada yang memberi nggak akan terjadi," katanya.

Dengan begitu, lanjut dia, setinggi-tingginya apapun permintaan masyarakat untuk menerima uang saat menjelang pilkada, jika para elite partai tidak ada yang memberi uang, dipastikan politik uang tidak akan terjadi.

"Oleh karena itu sebenarnya sekarang gerakan kita tidak ke pemilih (masyarakat) tapi ke pemberi yaitu parpol, tim kampanye dan paslon, kami minta jangan memberi. Itu sudah selesai politik uang. Sepakatlah untuk tidak melakukan politik uang," katanya.

Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2015 pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia akan digelar pada 9 Desember. Sebanyak 53 persen dari total wilayah di Indonesia, yaitu 269 daerah terdiri dari sembilan provinsi, 260 kota/kabupaten akan menentukan kepala daerah.

Dari 269 daerah tersebut, terdapat tiga kabupaten yang hanya memiliki satu pasangan calon yakni Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara. Kabupaten Blitar sendiri memiliki paslon tunggal, yaitu Rijanto-Marheinis Urip Widodo (RIDHO) yang diusung oleh PDI Perjuangan.