Laporan Tribun Jabar Teuku Muh Guci S

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengaku prihatin dengan adanya pencatutan nama presiden Joko Widodo dalam perpanjangan kontrak PT Freeport.

Apalagi pencatutan itu diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto untuk mendapatkan saham dalam perusahaan tersebut.

"Seluruh elit itu harus harusnya mengindahkan etika pemimpin. Pemimpin itu tidak banyak melakukan kegiatan dan tindakan cenderung ke skandal, kontroversi dan menimbulkan pro dan kontra sehingga kehilangan energi," kata Haedar kepada wartawan usai menghadiri acara milad dan silaturahmi Muhamadiyah Kecamatan Cibeunying Kidul di Graha Emerald, Jalan Cimuncang, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (22/11).

Haedar pun menegaskan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) juga harus bersikap objektif dan terbuka menangani kasus pencatutan tersebut. MKD juga harus transparan terhadap publik mengenai penanganannya.

"Semua hal dibuka secara transparan siapa yang berkepentingan dan bermain," ujar Haedar.

Haedar pun meminta kepada semua pemimpin dan elit politik di Indonesia untuk tidak berdusta. Kalaupun ada sikap atau permintaan mundur itu bukan ranahnya.

Namun menurutnya hal itu pantas dilakukan kepada pihak yang bersalah tertutama dalam kasus pencatutan nama presiden tersebut.

"Urusan politik kami tidak ikut tapi kami hanya mengurus urusan moral. Maka dari itu etika para pemimpin harus diteggakkan," kata Haedar. (cis)