Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

NasDem Tunjuk Akbar Faisal Fokus Kawal Kasus Novanto di MKD

Sejumlah Fraksi melakukan pergantian sementara atau BKO di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR saat proses kasus Ketua DPR Setya Novanto berlangsung.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
zoom-in NasDem Tunjuk Akbar Faisal Fokus Kawal Kasus Novanto di MKD
TRIBUNNEWS/TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN
Akbar Faisal 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Sejumlah Fraksi melakukan pergantian sementara atau BKO di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR saat proses kasus Ketua DPR Setya Novanto berlangsung.

Satu diantaranya Fraksi NasDem dimana mengganti anggotanya Fadholi dengan Akbar Faisal.

Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate mengungkapkan alasan pihaknya melakukan pergantian sementara.

"Anggota kami di MKD hanya satu orang yakni Pak Fadholi. Namun beliau sedang fokus melaksanakan tugas terkait Pilkada di Jawa Tengah," kata Johnny ketika dikonfirmasi, Rabu (25/11/2015).

Johnny mengatakan NasDem melakukan pergantian agar tetap berpartisipasi aktif di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Termasuk mengawal agar MKD bekerja dengan standar etis dan integritas yang tinggi, kompeten dan profesional.

Berita Rekomendasi

"Maka kami perlu mengganti anggota MKD dengan Pak Akbar Faisal yang bisa secara rutin dan lebih fokus dalam persidangan etika atas kasus ketua DPR RI yang saat ini mendapat perhatian luas dari masyarakat," kata Johnny.

Anggota Komisi XI DPR itu mengharapkan kehadiran Akbar Faisal memperkuat dan ikut memastikan MKD bekerja dengan baik dan menghasilkan keputusan sesuai data dan fakta serta proses pengadilan yang adil.

Dengan demikian, kata Johnny, apapun keputusan MKD dapat dipahami dan diterima dengan baik.

Pengadilan etika ini menjadi momentum yang baik bagi lembaga dpr ri untuk memulihkan dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Namun, lanjut Johnny, jika gagal menghasilkan keputusan yang adil apalagi bila dipengaruhi dan mendapat tekanan politik berlebihan maka reputasi kembaga DPR RI kan semakin terpuruk dan tentu akan langsung berdampak pada memburuknya kinerja parlemen secara keseluruhan.

"Jangan sampai hal ini terjadi karena fungsi DPR RI sangat strategis dalam pembangunan bangsa dan negara, jangan sampai terhambat karena berujung pada rakyat yang akan dirugikan," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas