TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir meminta kasus pencatutan nama Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto dihentikan.

"Benar itu terjadi. Golkar. Yang getol meminta itu cuman Golkar tapi juga dibantu Gerindra dan PPP yang terus bermanuver," kata Akbar Faizal, Selasa (1/12/2015).

Menurut Akbar, alasan Muzakir tidak jelas dan membingungkan.

"Membingungkan. Tanyakan langsung sama yang bersangkutan," sambung Akbar.

Akbar mengaku kaget dengan pandangan Muzakir.

Bagaimana bisa kasus sebesar ini diminta oleh anggota majelis kehormatannya untuk dihentikan.

"Tapi bagi saya gak ada alasan untuk kasus ini diberhentikan, apa alasannya. Jujur saya bingung dengan permintaan dengan rekomendasi penghentian kasus ini," tegasnya.

Bagi politisi Fraksi NasDem ini, permintaan Muzakir melawan logika dan tata aturan yang berlaku di MKD.

"Makanya saya bingung. Jujur saya. Tulis besar-besar ya!" Ujarnya.

Saat ini sidang MKD masih berlangsung. Ditanya apa yang akan terjadi jika sidang terus-menerus deadlock, Akbar menjawab, "Tunggu saja. Kita lihat apa yang terjadi," pungkasnya.