TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meluncurkan buku berjudul "Politik Hukum Pilkada Serentak".

Dalam buku itu, Tjahjo menginginkan kontestasi demokrasi melahirkan pemimpin daerah berkualitas.

Sebagai regulator, ia juga mengajak jajaran pemangku kepentingan ikut mensukseskan Pilkada serentak ini.

"Kita harus menjamin bahwa suksesi politik ini harus berjalan demokratis, partisipatif, damai dan mampu menghasilkan pemimpin yang mengakar, berkualitas dan berintegrasi," kata mantan Sekjen PDIP itu di Gedung Sasana Bakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Tak hanya pemangku kepentingan, ia juga mengimbau segenap warga negara di tanah air untuk terlibat secara aktif. Pasalnya, partisipasi mereka adalah satu dari beberapa kunci yang bisa menyukseskan pesta demokrasi ini. Terlebih, dengan berpartisipasi, masyarakat bisa memantau langsung proses mekanisme demokrasi.

Sehingga dalam sistem demokrasi itu, mereka tidak menjadi korban dari wakil terpilih. Tjahjo berharap masyarakat bersikap cerdas untuk memilih penentu nasib daerahnya. Sehingga nantinya muncul pemimpin rakyat berintegritas melalui penyaringan yang cermaat dan tepat.

"Warga masyarakat sebagai pemegang kekuasaan dalam sistem demokrasi harus direaalisasikan agar mereka tak hanya menjadi korban dari keinginan para avonturir politik yang ingin berkuasa lewat Pilkada," imbuhnya.

Dalam bukunya, ia juga menekankan bahwa program pemerintah telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan dan kepentingan masyarakat luas, begitu pula dengan pelaksanaan Pilkada serentak. Hal tersebut sejalan dengan semangat zaman yang memberi apresiasi pada kekhasan serta kearifan lokal. Sehingga demokrasi di negara ini diwarnai dengan nuansa dan dinamika politik lokal dengan representasi terbaik.

"Demokrasi lokal ini menjadi sokoguru demokrasi nasional, sekaligus sebagai penentu kualitas demokrasi seecara keseluruhan," ujarnya.

Sementara, di tempat yang sama Pakar Komunisi Politik dari Universitas Indonesia (UI), Effendi Gozali turut berkomentar soal Pilkada Serentak yang menjadi pokok bahaasan di buku Mendagri Tjahjo. Menurutnya, ada peristiwa-peristiwa yang cukup menggelitik mewarnai tahapan pelaksanaannya. Ia mencontohkan kejadian yang memicu bakal pasangaan calon tunggal di Surabaya.

Dijelaskan, salah satu bakal calon yang ingin mendaftar akhirnya tak jadi dan kabur setelah ijin ke kamar mandi. Ia berkelakar soal toilet yang menjadi tempat berpikir bakal calon itu. Ujungnya, bakal calon tersebut memutuskan mundur dengan alasan tak memperoleh restu ibunya.

"Ada khasanah baru di perpolitikan, jadi dia berkontemplasi di Toilet," ujarnya yang disambut tawa para undangan.

Namun, kejadian itu ada hikmahnya, sehingga Effendi mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait pasangan satu calon. Sehingga Mahkamah tersebut memutuskan paslon di Pilkada tetap mendapat hak politik mereka‎.