TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masih kuat dalam ingatannya saat menerima potongan tumpeng dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Syukuran Rakyat, pada perayaan pelantikan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla di lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, pada Oktober 2014.

Suara warga Papua dan Mama Mama Papua dibawanya saat didaulat menerima potongan tumpeng dari Presiden Jokowi. Yakni, kesejahteraan dan dibangunnya Pasar Permanen bagi Mama Mama Papua.

Tak berselang lama, 27 Desember tahun lalu, pertemuan kembali terjadi. Presiden Jokowi menjawab permintaan hadir bagi warga bumi Cenderawasih.

Saat itu Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama pembangunan dua pasar tradisional. Yakni, peletakan batu pertama pembangunan Pasar Sentani dan pasar Mama-mama "pedagang" Papua.

Ketika itu, dia, Mama Yuliana Pigai--akrab disapa Mama Yuli, menghadiahkan noken bagi presiden Jokowi.

Janji setahun pembangunan dua pasar selesai pun disampaikan Jokowi saat itu. Dan kehadirannya 2015 dijanjikan untuk meresmikan pasar khusus di Papua.

Tapi, apa yang terjadi? Tidak ada batu pertama yang diletakkan Jokowi tetap tanpa perkembangan pembangunan.

"Pak Jokowi janji akan bangun pasar untuk kami. Tapi, sampai sekarang, hari ini tidak ada tanda-tanda pasar untuk kami, Mama Mama Papua akan dibangun," keluh Mama Yuli di halaman Gedung LBH Jakarta, saat menggelar aksi menuntut janji Jokowi membangun Pasar khusus Mama Mama Papua, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Dia kecewa karena perjuangan Mama Mama pedagang asli Papua yang sudah berlangsung sejak 2003 lalu hingga kini tidak jua terealisasi.

"Kita, Mama Mama Papua berjualan di Pasar Sementara yang sangat memberatkan selama dua tahun ini," ucapnya kecewa.

"Bagi Mama Mama Papua, Pasar Mama sangat penting sebagai jalan masuk untuk mengangkat ekonomi orang Papua," tuturnya.

Sembari menjajakan noken yang dirajutnya dari bumi Cenderawasih, Mama Yuli menjelaskan penyebab belum dibangunnya Pasar Mama Mama Papua hingga hari ini.

Dia katakan, pembangunan terhambat karena persoalan birokrasi yang tak kunjung jelas jalan keluarnya.

Persoalan status tanah pasaryang dimiliki perum DAMRI pun hingga kini tidak teratasi. MoU permrov dengan Perum DAMRI agar lokasi tanah digunakan bagi pembangunan pasar belum bisa terselesaikan.