TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan calon Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur Sebastian Salang menyebutkan saat hendak maju sebagai kepala daerah, dia pernah sampai berkali-kali mengganti desain baliho untuk kampanye.

Hal itu terjadi, menurut Sebastian Salang karena peraturan pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak kerap berubah-ubah.

"Pertama aturannya boleh berpasangan dengan calon wakil (kepala daerah) di baliho, terus diganti, hanya calon kepala daerah yang ada di baliho, kemudian diubah lagi," kata Sebastian Salang di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Regulasi ketat yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menekan biaya politik selama Pilkada serentak, namun karena tidak memberikan kepastian, menurut Salang, malah meningkatkan biaya yang dikeluarkan pasangan calon.

Selama masa pencalonannya, Salang mengakui setidaknya telah menggelontorkan uang sebesar Rp 800 juta.

Selain itu, regulasi yang mengharuskan anggota DPRD untuk mundur saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, menurutnya malah membuat partai politik bersikap pragmatis.

Pasalnya, kader partai politik di DPRD tidak mau melepaskan jabatan dan untuk mendapatkan calon kepala daerah, partai terpaksa menerima dari kalangan pengusaha.

"Kalau sudah dari pengusaha tergantung siapa yang paling banyak memberi uang ke partai," katanya.

Hal tersebut, dinilai Salang menyebabkan proses penentuan calon di tingkatan partai politik cenderung transaksional daripada melihat kualitas.