Laporan Wartawan tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), kasus pertemuan dan pembahasan kontrak PT Freeport antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid dan Maroef Sjamsoeddin, juga tengah diselidiki Kejaksaan Agung.

Partai Demokrat belum berpikir mengatur strategi untuk persiapan kocok ulang komposisi pimpinan DPR sebelum ada hasil akhir nasib dan status hukum Novanto di kedua proses lembaga tersebut.

"Masih terlalu jauh soal (status hukum Novanto di Kejagung) itu. Biarkan MKD berjalan dulu dan serahkan penegak hukum melaksanakan tugasnya. Sama seperti main bola, ini baru 15 menit pertandingan, jangan tanya hasil akhir," kata Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan di kantor DPP PD, Jakarta, Rabu (9/12/2015).

Baca juga: Hinca Panjaitan: MKD Lembaga Peradilan Etik, Bukan Politik

"Kami belum (atur peta politik). Bagaimana membacanya kalau hasil akhir pertandingan belum ada. Biar kita ikuti pertandingan ini secara fair," sambungnya.

Hinca meyakinkan, saat ini kader Demokrat di DPR akan fokus dan tetap konsisten untuk mendorong agar proses etik terkait Novanto di MKD dilakukan secara terbuka dan tuntas.

Dikatakannya, Demokrat tidak akan melakukan lobi-lobi politik dengan partai lain terkait nasib Novanto selaku pimpinan DPR yang tengah diproses di MKD dan Kejaksaan Agung itu.

"Kan posisi Partai Demokrat tetap sebagai penyeimbang. Mana yang terbaik untuk rakyat, itu yang menjadi pilihan kami. Tidak ada mendukung sebelah sini dan sebelah sana," ujar Hinca.

Baca juga: 'Menghilang' saat Sidang MKD, Riza Chalid Bukan Warga Negara yang Baik

Apakah yang terbaik untuk rakyat dan menjadi pijakan Demokrat itu bahwa Novanto mengundurkan diri atau dipecat?

"Itu hasil akhir. Kami mau ini terbuka dan transparan dulu, biar rakyat merasakan apa yang terjadi. Setelah itu baru bicara hasil akhir. Kalau kita sudah percaya kepada MKD untuk memutuskan hasil akhir, ayo kita tunggu saja," katanya.