Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

BNPT: Sistem Pengawasan Daerah Perbatasan Harus Diperbaiki, Jangan Kecolongan Lagi

Sejumlah nama gembong teroris, seperti Azahari dan Noordin Top terbukti menggerakkan kelompoknya melewati perbatasan

BNPT: Sistem Pengawasan Daerah Perbatasan Harus Diperbaiki, Jangan Kecolongan Lagi
KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Saud Usman Nasution (kiri), didampingi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Agus Surya Bakti (tengah), dan Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Petrus R Golose, saat berkunjung ke Redaksi Harian Kompas di Jakarta, Senin (23/3/2015). Dalan kunjungan tersebut dipaparkan berbagai program kerja BNPT untuk menanggulangi bahaya terorisme di Indonesia. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution meminta agar sistem pengawasan di daerah perbatasan harus diperbaiki.

Hal itu harus dilakukan sebab adanya teori masuknya para pelaku terorisme ke Indonesia lewat dan memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan perbatasan bukan sekedar isapan jempol.

Sejumlah nama gembong teroris, seperti Azahari dan Noordin Top terbukti menggerakkan kelompoknya melewati perbatasan Filipina-Malaysia-Indonesia.

Pergerakan kelompok teroris di wilayah ini tidak terbatas hanya pada penyelundupan para pelaku teroris saja, melainkan juga penyelundupan senjata yang digunakan untuk kegiatan terorisme.

“Kita harus perbaiki sistem pengawasan perbatasan kita, jangan sampai Indonesia ‘kecolongan’ lagi soal terorisme ini, semua kita lakukan demi keamanan nasional negara kita” ujar Saud, Jumat(11/12/2015).

Saud mengatakan wilayah perbatasan merupakan salah satu faktor masuknya bahaya terorisme dalam sebuah negara.
Lemahnya pengawasan perbatasan dijadikan celah bagi para pelaku kejahatan untuk melebarkan aksinya.

Kejahatan seperti pembalakan liar, impor barang ilegal, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan manusia, dan juga terorisme adalah ekses langsung dari lemahnya pengawasan perbatasan.

“BNPT menyadari bahwa masing-masing instansi aparat keamanan dan stakeholders wilayah perbatasan telah memiliki aturan dan Standar Operation Prosedure (SOP) tersendiri dalam pengamanan dan pengawasan ancaman terorisme. Namun, kami memandang bahwa strategi pengawasan perbatasan yang ada saat ini belum menyeluruh,lemah dan lintas sektoral,” kata Saud.

Atas dasar itulah, kata Suad, BNPT membuat SOP demi mensinergikan seluruh stakeholders dan bersama melakukan pengawasan wilayah perbatasan sesuai amanat UU yang menempatkan BNPT sebagai lembaga koordinatif dalam pencegahan aksi terorisme.

“Indonesia pernah merasakan dampak langsung terorisme akibat lemahnya sistem pengawasan di wilayah ini. Pergerakan organisasi teroris transnasional di beberapa tahun silam, seperti yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah, bertumpu pada wilayah perbatasan ini,” kata Saud.

Komjen Saud melanjutkan dalam hal terorisme, Indonesia pernah merasakan dampak langsung akibat lemahnya sistem pengawasan di wilayah ini.

"Pergerakan organisasi teroris transnasional di beberapa tahun silam, seperti yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah, bertumpu pada wilayah perbatasan ini," kata Saud.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas