Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus Freeport menimbulkan kegaduhan pada kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menyerahkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo bila Menteri ESDM Sudirman Said dianggap membuat kegaduhan.

"Kalau konteks Pak Presiden marah itu kan namanya dicatut, ada semacam mengurangi martabat lembaga kepresidenan, tapi kalau SS (Sudirman Said) dianggap gaduh, terserah presidennya sendiri," kata Yandri di Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Diketahui, Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD terkait dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam negosiasi perpanjangan kontrak Freeport Indonesia. Menurut Yandri, kasus tersebut bisa menjadi faktor pemicu adanya reshuffle kabinet.

"Bisa menjadi satu-satunya pemicu, jadi dia ingin tata kembali kabinet yang dipimpin dan mengembalikan kerhomatan presiden itu sendiri. Ya saya kira tidak ada masalah bila kasus ini menjadi pemicu dan sebagai alasan untuk melakukan reshuffle, itu tidak ada masalah," ungkap Anggota Komisi II DPR itu.

Menurut Yandri, soliditas kabinet menjadi gaduh bukan hanya pada kasus Freeport saja. Tetapi ada di kasus lai seperti komentar menteri didepan publik sehingga menjadi kelemahan pemerintahan Jokowi. Contohnya, komentar Menteri ESDM Sudirman Said, Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Menkopolhukkam Luhut Pandjaitan.

"Itu menjadi PR (pekerjaan rumah) presiden, ketika ada reshuffle menteri-menteri harus berkomitmen bahwa komandonya satu yakni di Pak Jokowi," ujarnya.

Yandri pun memiliki penilaian mengenai menteri yang berlatar belakang partai politik dengan non-parpol.
"Kalau parpol dari sisi komando dan kesepahaman sudah lama terbangun, shingga dari sisi kesepahaman lebih bisa dipercaya. Dan kalau dari kalangan non parpol mungkin karena mereka mesra berdiri sendiri dan merasa punya power sendiri. Itu menjadi kelemahan sekaligus kelebihannya," jelasnya.