TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komentar negatif terkait kasus “Papa Minta Saham” terus mengalir dari berbagai kalangan.

Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan menilai tindakan Setya Novanto yang terekam dalam pertemuannya dengan Riza Chalid dan Maroef Sjamsoeddin sangat jelas mempertontonkan pelanggaran etika selaku anggota DPR.

“Saya kira itu sudah pelanggaran secara etik, tak selayaknya seorang Ketua DPR melakukan hal itu. Atas nama apa dan kapasitas apa dia memperbincangkan sesuatu yang akan mempengaruhi pengambilan kebijakan di level pemerintah tentang perpanjangan kontrak PT Freeport?” ujar Dani dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews, Minggu(13/12/2015).

Terkait beberapa anggota MKD yang terus mempersoalkan legal standing Sudirman Said dan keabsahan rekaman, Dani menyebutkan hal itu sebagai upaya mengamankan Setya Novanto.

Dalam hal ini, para kolega Novanto yang berada di lingkaran MKD berusaha mengulur-ulur keputusan peradilan etika, sambil mencari-cari celah untuk membelokkan kasus yang tengah menerpa Ketua DPR itu.

“Ini hanya cari-cari alasan saja, karena ada semacam kekuatan para pemburu rente sedang berkolaborasi. Maka saya ingatkan kembali, bahwa keputusan MKD sangat perlu diamankan. Terlihat mereka (kubu Novanto, red) berusaha agar kasus ini melebar kemana-mana, berupaya menggagalkan proses persidangan sehingga tidak ditemukan adanya pelanggaran etik dari seorang Setya Novanto,” ujar Dani.

Dani tak menampik bahwa skandal lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) ini melibatkan banyak pihak dan kelompok yang berkepentingan.

Oleh karena itu, MKD hendaknya fokus pada ranah yang menjadi kewenangannya dalam menangani kasus itu. Dia berharap, MKD tetap menjaga posisinya sebagai badan kode etik DPR, sehingga kewenangannya dapat sekaligus mengembalikan citra lembaga tinggi negara tersebut.

“Makanya, dalam persoalan ini MKD harus terlepas dari kepentingan politik pragmatis. Jika tidak, akan paripurnalah ketidakpercayaan publik terhadap institusi DPR,” tukasnya.

Aktivis muda ini menekankan, dengan terungkapnya kasus “Papa Minta Saham” ini, semestinya Setya Novanto sudah mengundurkan diri.

Catatan miring pelanggaran etika yang dilakukan Setya Novanto, menurut Dani, tak hanya dalam persoalan ini saja.

Sebelumnya, selaku ketua DPR, dia juga telah melakukan pelanggaran etik saat bertemu dengan Donald Thrump di Amerika Serikat bersama koleganya Fadli Zon September lalu.

“Dengan pertemuan itu saja (kampanye Donald Trump), Pimpinan DPR telah mengusik harga diri kita sebagai bangsa. Apalagi dalam kasus ini (papa minta saham), yang mencoba mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam kontrak Freeport,” ujarnya.

Dengan beberapa blunder yang telah dilakukan Setya Novanto itu, Dani menilai citra Ketua DPR itu di mata publik telah tamat.

“Setya Novanto sebenarnya sudah habis dihakimi publik, dengan berbagai fakta yang jelas memperlihatkan keterlibatan dirinya dalam kasus-kasus tersebut. Maka secara moralitas, Setya Novanto sudah game over,” tegasnya.