Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai ada kerakusan bisnis dalam kasus Setya Novanto.

"Ini kan ada kesepakatan antar orang-orang pemerintah yang bergelut di dunia bisnis. Hal ini diperlukan untuk membuka akses kepentingan orang yang rakus untuk kepentingan bisnisnya sendiri," ujarnya di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Adnan menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut pada dasarnya membutuhkan kebijakan politik.

Dengan demikian ada kepentingan antara Ketua DPR dan pengusaha untuk memuluskan kepentingan mereka.

Dari contoh tersebut, dirinya menyampaikan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi saat DPR akan merevisi Undang Undang KPK.

Melihat situasi dan kondisi politik DPR yang tidak memungkinkan untuk memberhentikan jalannya revisi tersebut.

Meskipun, kata Adnan, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon merupakan pimpinan salah satu NGO antikorupsi dunia, bukan berarti hal tersebut akan menjamin revisi UU KPK dapat dihentikan.

"Makanya mau tidak mau, presiden harus turun tangan untuk memimpin pemberantasan korupsi ini," katanya.