Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai perpanjangan kontrak Freeport merupakan pengkhianatan terhadap kepentingan nasional.

Disaat publik gaduh dengan persoalan etika DPR, Pangi mengingatkan disaat yang sama masyarakat lupa menyoroti perpanjangan kontrak Freeport. Dimana perpanjangan itu melalui surat 17 Oktober 2015 oleh Menteri ESDM Sudirman Said sesuai arahan presiden.

"Kita pribumi sudah berhasil diadu domba oleh Freeport. Sibuk berpolemik pelanggaran etika namun Freeport secara diam-diam sudah memberi sinyal perpanjangan kontrak Freeport atas arahan presiden sampai 2041," kata Pangi ketika dikonfirmasi, Senin (14/12/2015).

Menurut Pangi, lebih penting membongkar dugaan sinyal persetujuan perpanjangan kontrak oleh Sudirman Said sesuai arahan dan petunjuk presiden dibandingkan dugaan pelanggaran etika terkait pencatutan nama presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto.

"Lebih baik polemik Freeport dilanjutkan ke proses hukum yaitu ditangani oleh KPK, Kejaksaan dan Polri. Untuk membongkar skenario politik adu domba devide et empera Freeport," katanya.

Pangi juga menilai sikap petinggi Freeport Maroef Sjamsoeddin yang tidak mau memberikan rekaman original pertemuan merupakan indikasi perusahaan AS itu khawatir kasus tersebut menjadi meluas.

Rekaman milik Maroef itu berisi suara dirinya dengan Ketua DPR Setya Novanto dan Pengusaha Reza Chalid.

"Sudah rahasia umum pilpres kemarin ada campur tangan Freeport untuk memenangkan kandidat presiden dengan jaminan presiden yang terpilih menjamin keberadaan Freeport di Indonesia. Di rekaman original tersebut banyak rahasia-rahasia penting yang bisa membongkar hal-hal yang jauh lebih besar ketimbang sekedar pencatutan nama presiden," katanya.