TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Generasi muda yang terdiri dari aktivis, pemuda dan mahasiswa yang menamakan dirinya Masyarakat Peduli Jaksa (MPJ) mendeklarasikan dirinya sebagai mitra strategis dalam mewujudkan Kejaksaan RI yang berwibawa.

Menurut pembina MPJ, Willy Prakarsa, pihaknya akan menjadi penjaga tegaknya negara yang berkeadilan dan salah satu penentu berlangsungnya sistem checks and balances, sehingga supremasi hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan mendorong terciptanya independensi.

"Kami akan memperjuangkan terwujudnya independensi, akuntabilitas Kejaksaan secara kelembagaan melalui kegiatan kajian dan advokasi kebijakan serta sosialisasi kepada masyarakat," kata Willy.

Hal itu mengemuka saat acara seminar penerangan hukum dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia bertema 'Berantas korupsi demi kelangsungan kejayaan dan kesejahteraan negeri' di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu (16/12/2015).

Turut hadir narasumber diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Jakbar Reda Manthovani, Wali Kota Jakbar Annas Efendi, Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, Pengacara Eggi Sudjana.

Lebih lanjut, Willy menyebutkan dalam visi itu MPJ siap menjadi pusat gerakan dalam penegakan supremasi hukum Indonesia, dan referensi pembaruan penegak hukum Indonesia.

"MPJ bertujuan meningkatkan kualitas dan peran serta partisipasi masyarakat dalam reformasi guna mewujudkan tata kehidupan untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Juga kepedulian meneruskan cita-cita reformasi dalam menegakkan kedaulatan rakyat khususnya di bidang penegakan hukum," ujarnya.

Willy melanjutkan, MPJ akan melakukan kegiatan yang difokuskan kepada program pengembangan infrastruktur dan jaringan organisasi, pengembangan SDM yang sadar dan peduli penegakan hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan HAM.

‎"Kami pun akan melakukan seminar, kampanye, sosialisasi, riset dan studi yang berkaitan dengan penegakan hukum khususnya lembaga Kejaksaan RI," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Jakbar, Reda Manthovani mengatakan, pihaknya melakukan kegiatan tersebut guna membuka pola pikir para guru sehingga tidak teribat dalam perbuatan rasuah.

"Tujuanya supaya jangan sampai ada guru yang korupsi karena ketidaktahuan," kata Reda.

Reda menegaskan, ke depan pihaknya akan terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan hal yang sama terhadap para kepala sekolah terkait bahaya korupsi di lingkungan pendidikan.

"Nanti kita juga akan sosialisasikan ke camat dan lurah yang ada di Jakarta Barat," ujar Reda.