Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Agus Rahardjo, Ketua KPK Jilid 4 yang Ingin TNI Terbuka Soal Anggaran

Dalam penghitungan suara pemilihan Ketua lembaga antirasuah tersebut Agus terpilih dengan mengantongi 44 suara

zoom-in Agus Rahardjo, Ketua KPK Jilid 4 yang Ingin TNI Terbuka Soal Anggaran
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (16/12/2015). Sebanyak sepuluh capim KPK akan menjalani fit and proper test oleh Komisi III DPR RI yang berlangsung dari Senin (14/12/2015) hingga Rabu (16/12/2015). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Agus Rahardjo terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid keempat.

Dalam penghitungan suara pemilihan Ketua lembaga antirasuah tersebut Agus terpilih dengan mengantongi 44 suara anggota Komisi III DPR dan mengalahkan empat calon pimpinan KPK terpilih lainnya.

Pengajar Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Brigjen Pol Basaria Panjaitan mendapatkan 9 suara dan Staf Ahli Kepala BIN, Thony Saut Situmorang hanya mendapatkan 1 suara.

Sementara itu, dua calon KPK terpilih lainnya, hakim Adhoc Tipikor Alexander Marwata dan akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar Laode Muhammad Syarif tidak memperoleh suara alias nol suara.

Agus Rahardjo merupakan Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang lolos di calon pimpinan KPK bidang management ini mengaku hanya memiliki uang RP 20 juta di empat rekening miliknya.

Namun, saat wawancara seleksi tahap akhir dengan tim Pansel KPK, Agus diketahui memiliki banyak tanah di beberapa daerah.

Dalam wawancara yang digelar terbuka itu diketahui dia juga tak patuh mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Berita Rekomendasi

Data terakhir yang ia laporkan merupakan LHKPN tahun 2012.

Agus sendiri sudah malang melintang di LKPP selama sepuluh tahun. Sebelumnya, dia merupakan Direktur Sistem & Prosedur Pendanaan, Bappenas.

Dia pernah melontarkan usul menarik untuk mencegah maraknya korupsi di Indonesia.

Usul itu antara lain memberi kesempatan masyarakat bisa meludahi para koruptor.

Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR Agus sempat melontarkan usulan agar mendorong transparansi anggaran di sektor militer dan pertahanan.

Menurut Agus, transparansi anggaran di negara maju, salah satunya Departemen Pertahanan di Amerika Serikat, patut dijadikan contoh.

Jika terbuka informasi anggaran terbuka, maka efisiensi akan tercapai.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas