Agus Rahardjo, Ketua KPK Jilid 4 yang Ingin TNI Terbuka Soal Anggaran
Dalam penghitungan suara pemilihan Ketua lembaga antirasuah tersebut Agus terpilih dengan mengantongi 44 suara
![Agus Rahardjo, Ketua KPK Jilid 4 yang Ingin TNI Terbuka Soal Anggaran](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/capim-kpk-agus-rahardjo-jalani-fit-and-proper-test-di-dpr_20151216_192437.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Agus Rahardjo terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid keempat.
Dalam penghitungan suara pemilihan Ketua lembaga antirasuah tersebut Agus terpilih dengan mengantongi 44 suara anggota Komisi III DPR dan mengalahkan empat calon pimpinan KPK terpilih lainnya.
Pengajar Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Brigjen Pol Basaria Panjaitan mendapatkan 9 suara dan Staf Ahli Kepala BIN, Thony Saut Situmorang hanya mendapatkan 1 suara.
Sementara itu, dua calon KPK terpilih lainnya, hakim Adhoc Tipikor Alexander Marwata dan akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar Laode Muhammad Syarif tidak memperoleh suara alias nol suara.
Agus Rahardjo merupakan Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang lolos di calon pimpinan KPK bidang management ini mengaku hanya memiliki uang RP 20 juta di empat rekening miliknya.
Namun, saat wawancara seleksi tahap akhir dengan tim Pansel KPK, Agus diketahui memiliki banyak tanah di beberapa daerah.
Dalam wawancara yang digelar terbuka itu diketahui dia juga tak patuh mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
Data terakhir yang ia laporkan merupakan LHKPN tahun 2012.
Agus sendiri sudah malang melintang di LKPP selama sepuluh tahun. Sebelumnya, dia merupakan Direktur Sistem & Prosedur Pendanaan, Bappenas.
Dia pernah melontarkan usul menarik untuk mencegah maraknya korupsi di Indonesia.
Usul itu antara lain memberi kesempatan masyarakat bisa meludahi para koruptor.
Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR Agus sempat melontarkan usulan agar mendorong transparansi anggaran di sektor militer dan pertahanan.
Menurut Agus, transparansi anggaran di negara maju, salah satunya Departemen Pertahanan di Amerika Serikat, patut dijadikan contoh.
Jika terbuka informasi anggaran terbuka, maka efisiensi akan tercapai.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.