TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak ingin adanya kegaduhan pascapengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais menilai posisi Ketua DPR merupakan jatah Golkar.

‎"Kalau Pak Nov mundur dan memang sudah mundur, Pimpinan DPR ketuanya secara UU milik Golkar, kita menginginkan tak ada kegaduhan kalau Hak Golkar kita hormati kita tunggu pelantikan," kata Hanafi di Jakarta, Sabtu (19/12/2015).

Mengenai pilihan Golkar yang memutuskan Ade Komaruddin menjadi pengganti Setya Novanto pada posisi Ketua DPR, Hanafi menghormatinya.

Ia menilai Ade Komaruddin sosok yang bersahabat. "Ramah, rajin silaturahmi, ya rezekinya jadi Ketua DPR," tutur Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Oleh karenanya, Hanafi menyarankan tidak perlu lagi adanya kocok ulang pimpinan DPR.

Hal itu juga melihat respon dari fraksi-fraksi yang tergabung dalam Kelompok Partai Politik Pendukung Pemerintah (KP3).

"Saya kira enggak, cukup disini enggak usah kocok ulang. (KP3) So far so good," tuturnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hassan.

Ia menyebut jatah Ketua DPR merupakan hak Golkar sesuai dengan UU MD3.

Syarief juga melihat sosok Ade Komaruddin merupakan figur yang bagus.

"Yang jelas siapa yang ditunjuk Hak Golkar, saya pikir Pak Akom (Ade Komaruddin) bagus, komunikasi bagus, sering komunikasi dengan baik," katanya.