TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (Lspeu Indonesia) menilai lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja terpilih, dinilai kurang bisa menjawab tantangan lembaga anti rasuah itu ke depannya.

Peneliti Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (Lspeu Indonesia), Fachry Ali, mengatakan menduga lima pimpinan KPK terpilih adalah orang-orang yang setuju revisi undang-undang KPK, dan dikhawatirkan tidak independen.

"Iya itukan semuanya orang-orang negara yang masuk ke situ," ujarnya kepada wartawan usai ia menghadiri diskusi di hotel Alia, Jakarta Pusat, Minggu (20/12/2015).

Lima nama yang terpilih antara lain hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Alexander Marwata, Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Saut Situmorang, Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Irjen Pol. Basaria Panjaitan, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Raharjo, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif.

Menurutnya, DPR seharusnya memilih orang-orang lama KPK yang kembali mencalonkan diri, seperti Johan Budi SP dan Busyro Muqaddas. Karena mereka adalah sosok independen, sama seperti dua mantan pimpina KPK yang saat ini berstatus tersangka, yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

"Mengerikan sekali. Jadi KPK itu harusnya terdiri dari orang-orang independen, yang ideal itu seperti (Abraham) Samad dan Bambang Widjajanto," tegasnya.

Dibawah kepemimpinan dua orang tersebut, lembaga anti rasuah itu bisa menunjukkan sikap kerasnya kepada para koruptor. Namun tetap saja korupsi masih terus terjadi. Di bawah kepemimpinan lima orang yang baru saja dipilih DPR ini, Fachry Ali mengaku sulit membayangkan kesuksesan KPK.

"Sekarang dimana Bambang anda cari, dimana Samad. Hilang semua," ujarnya.

Ia menduga DPR memang sengaja memilih ke lima orang tersebut dapat memenangkan seleksi. Tujuan hal tersebut adalah agar DPR punya kekuatan kekuatan untuk mengintervensi KPK.