TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, mimpi dan cita-cita membangun Indonesia menjadi bangsa yang besar tidak akan pernah terwujud jika tidak ada kebersamaan, kepedulian dan harmoni di antara anak-anak bangsa.

Hal itu disampaikan Puan dalam acara puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (20/12/2015). Tema HKSN tahun ini adalah ”Ayo Kerja Bersama Membangun Indonesia Sejahtera”.

"Nilai-nilai kesetiakawanan sosial di Indonesia belum sirna meski ada kecenderungan memudar. Oleh karena itu perlu digali, ditingkatkan dan dikuatkan kembali," kata Puan. Dalam pidatonya, Puan menekankan pentingnya kebersamaan untuk merawat harmoni di Indonesia.

Di samping itu, Puan menekankan pentingnya membangun dan meningkatkan rasa solidaritas sosial. Menurutnya, solidaritas sosial, toleransi dan tenggang rasa dibutuhkan untuk membangun kebersamaan di antara sesama anak bangsa yang sedang kesulitan, misalnya terkena bencana alam.

Puan menjelaskan, semangat kesetiakawanan dan gotong royong harus terus digelorakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dua hal itu, kata Puan, sejalan dengan semangat Gerakan Revolusi Mental yang kembali digelorakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Mulai hari ini kita perkuat semangat gotong royong. Ikut mengambil peran, tanggung jawab, bekerja, membangun dan menjaga kebhineka tunggal ika-an Indonesia," ujar Puan. Apabila itu dilakukan, lanjut Puan, maka Indonesia akan berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial-budaya.

Dalam kesempatan itu, Puan juga menekankan pentingnya seluruh anak bangsa menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif. Pernyataan itu disampaikan Puan terkait Peringatan Hari Ibu ke-87 yang juga digelar bersamaan dengan HKSN.

Hingga kini, kata Puan, keberadaan perempuan terutama kaum ibu dan anak-anak masih rentan dari pelbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, stigma dan perlakuan diskriminatif lainnya. Ia pun menegaskan, pemerintahan Jokowi-JK komitmen dengan isu perlindungan perempuan dan anak.

"Sikap dan komitmen pemerintah bersungguh-sungguh dan serius menempatkan isu perempuan dan anak sebagai salah satu prioritas pembangunan," ujar Puan. Ia mengatakan, kesadaran akan pentingnya menciptakan situasi, kondisi dan lingkungan yang kondusif, nyaman dan aman harus dibangun.

Selain itu, Puan menegaskan, sangat penting juga untuk menjamin adanya perlindungan kepada perempuan dan anak dari berbagai ancaman kekerasan. Pemerintah, kata Puan, telah melahirkan perbagai aturan dan melakukan penguatan lembaga untuk mencegah dan melindgi perempuan dan anak.

"Oleh karena itu, selain pemerintah pusat, komitmen pemerintah daerah juga harus ada untuk mengintegrasikan isu gender, pemberdayaan perempuan dan anak dalam kerangka pembangunan daerah," tuturnya.

Di samping itu, Puan mengajak perempuan-perempuan Indonesia untuk bangkit. Keberadaan dan peran perempuan, lanjut Puan, sangat strategis dalam pembangunan dan sebagai bagian integral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.