TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktik korupsi diprediksi akan semakin marak di tahun 2016.

Setidaknya ada lima wilayah yang paling rawan terjadi korupsi.

pPertama, lingkaran terdekat presiden yakni sejumlah kementerian, eks relawan pendukung presiden Joko Widodo yang menduduki sejumlah jabatan strategis.

Bahkan orang-orang terdekat presiden.

Area kedua adalah elit politik partai politik pendukung Presidrn yang secara terbuka atau diam-diam menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

"Area ketiga adalah sejumlah kepala daerah yang juga menyalahgunakan kekuasaannya,"ujar Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (UNPAD) Muradi, Kamis(31/12/2015).

Berikutnya, praktik penyimpangan yang terjadi di BUMN dan anak perusahaannya.

Kelima, praktik penyalahgunaan kekuasaan di lembaga penegakan hukum dan pertahanan keamanan.

Baik Polri, Kejaksaan Agung, mahkamah agung dan lembaga peradilan lainnya.

Sementara praktik penyimpangan di TNI dan Kemhan meski belum diproses secara terbuka.

Namun perlu ada komitmen dari Menhan dan Panglima TNI untuk secara bertahap juga melibatkan KPK dalam proses hukumnya.

Khusus untuk DPR dan elit politik partai akan disasar secara simultan oleh tiga lembaga penegakan hukum antikorupsi, KPK, kejaksaan dan Polri.

"Artinya DPR dan elit politik lainnya tetap akan dilakukan secara simultan dengan tren lima area lainnya yang menjadi kefokusan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tahun 2016," ujarnya.

Dengan lima tren area tersebut langkah yang harus dilakukan oleh pimpinan KPK.