Yakni, pertama, membangun komitmen penyelenggaraan pemerintahan antikorupsi yang tercermin dengan praktik good governance yang dapat mengedepankan pencegahan dibandingkan dengan memproses pembrantasan korupsi.

"Lima tren area tersebutvadalah bagian dari pekerjaan rumah pimpinan KPK sebelumnya sehingga tetap diproses. Namun, secara bersamaan, pimpinan KPK menegaskan langkah-langkah pencegahan di luar proses hukum yang tengah dilakukan," ujarnya.

Selanjutnya, mengupayakan pemberantasan yang bersifat simultan di mana lembaga terkait dari tren area yang ada tersebut juga melakukan penghukuman yang bersifat memperkuat penegakan hukuman, baik dalam bentuk penandatanganan pakta integritas yang mengikat atau bentuk-bentuk komitmen lainnya.

Ketiga, penguatan penyidik dan kerjasama yang saling memperkuat kelembagaan pemberantasan korupsi plus juga mempertimbangkan kemungkinan masuknya TNI dalam memperkuat penyidik khusus untuk menyasar penyimpangan di kemhan, TNI dan ketiga matra.

Dan yang keempat, membatasi pimpinan KPK dalam sorotan media dan cenderung menjadi media darling.

"Pengalaman pimpinan KPK terdahulu menguatkan bahwa sorotan media yang berlebihan membuat pimpinan KPK kemungkinan menjelma menjadi figur-figur yang rentan menjadi sasaran tembak sejumlah pihak yang tidak suka dengan aktivitas pimpinan KPK," ujarnya.

Atau sebaliknya, kata dia, pimpinan KPK menjadi besar kepala dan tidak awas dan waspada dalam menjalankan aktivitas pemberantasan korupsinya.

Pada poin ini penegasannya adalah bagaimana pimpinan KPK dapat bekerja dengan senyap tanpa pandang bulu dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.