TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktik korupsi diprediksi akan semakin marak di tahun 2016.

Setidaknya ada lima wilayah yang paling rawan terjadi korupsi.

pPertama, lingkaran terdekat presiden yakni sejumlah kementerian, eks relawan pendukung presiden Joko Widodo yang menduduki sejumlah jabatan strategis.

Bahkan orang-orang terdekat presiden.

Area kedua adalah elit politik partai politik pendukung Presidrn yang secara terbuka atau diam-diam menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

"Area ketiga adalah sejumlah kepala daerah yang juga menyalahgunakan kekuasaannya,"ujar Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (UNPAD) Muradi, Kamis(31/12/2015).

Berikutnya, praktik penyimpangan yang terjadi di BUMN dan anak perusahaannya.

Kelima, praktik penyalahgunaan kekuasaan di lembaga penegakan hukum dan pertahanan keamanan.

Baik Polri, Kejaksaan Agung, mahkamah agung dan lembaga peradilan lainnya.

Sementara praktik penyimpangan di TNI dan Kemhan meski belum diproses secara terbuka.

Namun perlu ada komitmen dari Menhan dan Panglima TNI untuk secara bertahap juga melibatkan KPK dalam proses hukumnya.

Khusus untuk DPR dan elit politik partai akan disasar secara simultan oleh tiga lembaga penegakan hukum antikorupsi, KPK, kejaksaan dan Polri.

"Artinya DPR dan elit politik lainnya tetap akan dilakukan secara simultan dengan tren lima area lainnya yang menjadi kefokusan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tahun 2016," ujarnya.

Dengan lima tren area tersebut langkah yang harus dilakukan oleh pimpinan KPK.

Yakni, pertama, membangun komitmen penyelenggaraan pemerintahan antikorupsi yang tercermin dengan praktik good governance yang dapat mengedepankan pencegahan dibandingkan dengan memproses pembrantasan korupsi.

"Lima tren area tersebutvadalah bagian dari pekerjaan rumah pimpinan KPK sebelumnya sehingga tetap diproses. Namun, secara bersamaan, pimpinan KPK menegaskan langkah-langkah pencegahan di luar proses hukum yang tengah dilakukan," ujarnya.

Selanjutnya, mengupayakan pemberantasan yang bersifat simultan di mana lembaga terkait dari tren area yang ada tersebut juga melakukan penghukuman yang bersifat memperkuat penegakan hukuman, baik dalam bentuk penandatanganan pakta integritas yang mengikat atau bentuk-bentuk komitmen lainnya.

Ketiga, penguatan penyidik dan kerjasama yang saling memperkuat kelembagaan pemberantasan korupsi plus juga mempertimbangkan kemungkinan masuknya TNI dalam memperkuat penyidik khusus untuk menyasar penyimpangan di kemhan, TNI dan ketiga matra.

Dan yang keempat, membatasi pimpinan KPK dalam sorotan media dan cenderung menjadi media darling.

"Pengalaman pimpinan KPK terdahulu menguatkan bahwa sorotan media yang berlebihan membuat pimpinan KPK kemungkinan menjelma menjadi figur-figur yang rentan menjadi sasaran tembak sejumlah pihak yang tidak suka dengan aktivitas pimpinan KPK," ujarnya.

Atau sebaliknya, kata dia, pimpinan KPK menjadi besar kepala dan tidak awas dan waspada dalam menjalankan aktivitas pemberantasan korupsinya.

Pada poin ini penegasannya adalah bagaimana pimpinan KPK dapat bekerja dengan senyap tanpa pandang bulu dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.