TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memiliki kepedulian yang tinggi terhadap peningkatan kompetensi wartawan.

Karena itu pemerintah menyambut baik program uji kompetensi wartawan (UKW) yang dilakukan berbagai organisasi profesi dan institusi pendidikan.

Presiden Jokowi juga menyadari bahwa wartawan yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas sangat dibutuhkan untuk menopang sistem demokrasi yang substansial.

Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam pertemuan dengan komponen pers dan Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di kantornya, kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu siang (30/12/2015).

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang juga Penanggung Jawab HPN 2016 Margiono dan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendrayana, juga Sekjen PWI Hendry Ch Bangun.

Sementara yang hadir dari unsur Panitia HPN 2016 adalah Teguh Santosa (ketua), Suprapto (sekretaris) dan Muhamad Ihsan (bendahara).

“Presiden sudah menyampaikan bahwa dalam setiap kunjungan ke daerah Presiden selalu menyediakan waktu bertemu dengan komunitas pers lokal."

"Saya sampai sekarang ini sudah sekitar 15 kali mendampingi Presiden bertemu dengan komponen pers,” ujar Pramono.

Sementara Margiono yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pers mengatakan, dalam lima tahun terakhir, baru sekitar 10 ribu wartawan Indonesia yang dinyatakan lulus UKW.

Jumlah ini terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah wartawan yang ada di Indonesia yang diperkirakan sebanyak 150 ribu wartawan.

Sebagian besar wartawan yang telah mengikuti uji kompetensi, sekitar 8.000 orang, bekerja di ruang editorial. Sementara sisanya, 2.000 orang, bekerja di lapangan sebagai reporter.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan, sebagian besar wartawan di Indonesia bekerja di perusahaan-perusahaan media berskala kecil dan menengah yang memiliki kendala untuk mengikutsertakan wartawannya dalam uji kompetensi.

Margiono menambahkan, kenyataan ini pada gilirannya melahirkan lebih banyak produk jurnalistik yang kurang berkualitas.

Mendengar pemaparan Margiono, Pramono Anung berjanji akan memperhatikan persoalan ini.

“Pemerintah akan membantu. Kalau sebelumnya, dalam setahun hanya bisa meluluskan 2.000 wartawan yang lulus UKW, kita harapkan setelah ini dalam setahun bisa meluluskan 3.000 wartawan,” ujarnya.

Secara khusus dalam pertemuan itu dibahas rencana kehadiran Presiden Jokowi pada acara puncak HPN 2016 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, bulan Februari 2016 mendatang.

Margiono mengatakan, HPN 2016 mengangkat tema “Kemerdekaan Pers dari dan untuk Rakyat”, serta subtema “Mendorong Poros Maritim dan Pariwisata Nusantara”.

Sejumlah kegiatan akan dilakukan selama pelaksanaan HPN 2016, seperti pelayaran wartawan dengan menggunakan KRI Dr Soeharso dari Surabaya menuju Pantai Senggigi, operasi katarak di Mataram dan Bima, serta konvensi dan seminar yang berisi refleksi terhadap kehidupan pers nasional.(*)