TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Nuroji mengritik keras berbagai kegiatan acara yang dilakukan untuk menyambut Asian Games ke 18, dimana Indonesia akan menjadi tuan rumah tahun 2018 mendatang.

Adapun acara-acara yang dikritik Nuroji adalah sosialisasi di Denpasar, Gorontalo dan Aceh yang dilakukan Kemenpora dan KONI, serta Road to 18th Asian Games tanggal 27 Desember 2015 di Senayan dan juga Carnaval serentak di 6 kabupaten/ kota di Indonesia yang diselenggarakan oleh KOI.

"Bagaimana mungkin mereka membuat acara untuk skala sebesar Asian Games hanya direncanakan seminggu sebelum hari H? Kapan buat konsepnya, kapan tender EO dan vendor-vendornya, kapan menentukan akomodasinya. Terbukti hasilnya jadi berantakan. Sekarang ini publik ribut bahwa desain maskot Asian Games kayak ‘jadul’ dan amatir. Masyarakat juga mengkiritik acara sosialisasi dan launching maskot yang kurang megah dan sepi pengunjung. Itu kan uang negara, mengapa tidak digunakan secara matang. Apalagi kesuksesan Indonesia menyelenggarakan Asian Games ini akan menjadi sorotan dunia," kata Nuroji dalam pernyataannya, Sabtu(2/1/2016).

Seperti diketahui sampai dengan bulan Desember 2015 ini, Kemenpora telah mengucurkan dana ratusan miliar kepada KONI dan KOI yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi kegiatan promosi dan sosialisasi Asian Games, termasuk untuk event launching logo dan maskot Asian Games 2018 yang dialokasikan sebesar Rp 3 Miliar (belum termasuk biaya liputan acara secara langsung oleh TV), serta kegiatan karnaval Sosialisasi Asian Games secara serentak di Balikpapan, Makassar, Palembang, Surabaya, Medan dan Banten dengan alokasi dana sebesar Rp 4 Miliar per kabupaten/ kota.

Menurut Nuroji acara-acara terkait Asian Games 2018 tersebut terkesan sangat dipaksakan untuk menghabis-habiskan anggaran sebelum tutup tahun.

"Untuk itu kami menyoroti penggunaan dana ratusan miliar yang kelihatan tergesa-gesa seperti bus kota kejar setoran," ujarnya.

Senada dengan Nuroji, pimpinan Komisi X DPR lainnya, Abdul Kharis menilai KONI tidak fokus pada tugas dan fungsi mereka, sebagaimana yang diatur dalam UU SKN Nomor 3/2005.

“KONI seharusnya fokus pada kegiatan olahraga nasional seperti PON (Pekan Olahraga Nasional), apalagi penyelenggaraan PON di Jawa Barat tinggal enam bulan lagi. Bukan ikut-ikut melakukan kegiatan yang bukan menjadi tusinya, sementara Kemenpora dan KOI terkesan tidak efisien dalam menggunakan anggaran negara yang terbatas” tegas Kharis.