Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Duet Jokowi JK

Ketua DPN Repdem: Menteri Yuddy Bikin Gaduh

Repdem), menilai langkah Kemen-PAN merilis hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kementerian sangat tak wajar.

Ketua DPN Repdem: Menteri Yuddy Bikin Gaduh
ISTIMEWA
Ketua DPN Repdem, Wanto Sugito

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), menilai langkah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Regormasi Birokrasi (Kemen-PAN) merilis hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kementerian sangat tak wajar.

"Waktunya bekerja. Jangan gaduh terus. Memangnya prestasi dia apa, tidak  ada tuh," ujar Ketua DPN Repdem , Wanto Sugito yang kerap disapa bung Klutuk dalam pernyataannya, Rabu (6/1/2015).

"Pasti ributlah waktu jadi tersita lagi, apa sih repotnya bahan itu dilaporkan saja langsung ke Presiden Jokowi. Tak perlu diumbar. Toh, semua kembali kepada keputusan Jokowi," tambahnya.

Mantan aktivis 98 ini menegaskan kembali, dirinya tidak pernah mendengar Kemen PAN RB menjelaskan secara tegas tentang status legal formal evaluasi akuntabilitas kinerja K/L dan instansi pemerintah yang baru saja dilakukannya.

Kemen PAN RB, kata Klutuk, menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan adalah amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"Setelah ditelaah, di dalam Perpres tersebut tidak ditemukan istilah evaluasi atas akuntabilitas instansi pemerintah. Yang diatur dalam Perpres dan diamanatkan kepada Kemen PAN RB adalah evaluasi implementasi SAKIP dan review atau evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah," paparnya.

Untuk melakukan evaluasi implementasi SAKIP, kata Klutuk lagi, review atau evaluasi laporan kinerja K/L, semuanya mensyaratkan komponen utamanya adalah laporan kinerja instansi pemerintah.

Sementara itu, sesuai Prepres 29/2014, Ps 20 ayat (3), laporan kinerja instansi tahunan pemerintah baru bisa dibuat paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Setelah itu, imbuhnya, barulah dikompilasi oleh Men PAN-RB sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.

"Untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Keuangan paling lama lima bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bagaimana mungkin Kemen PAN-RB melakukan review jika laporan kinerja tahunan belum selesai dibuat," Klutuk mempertanyakan.

Halaman
12
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas