Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

KPK Telisik Izin Kepemilikan Konsesi Hutan Milik Perseorangan dan Korporasi

KPK, kata Pahala, sejauh ini belum mengetahui bagaimana cara penguasaan halan tersebut.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in KPK Telisik Izin Kepemilikan Konsesi Hutan Milik Perseorangan dan Korporasi
Tribun Jabar/Ragil Wisnu Saputra
Kawasan hutan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (TBGMK) ada di wilayah Desa Nagreg Kendan tertutup kabut yang berasal dari kebakaran hutan, Sabtu (24/10/2015). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelisik mengenai kepemilikan izin konsesi hutan baik yang dimiliki perseorangan atau perusahaan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelisik mengenai kepemilikan izin konsesi hutan baik yang dimiliki perseorangan atau perusahaan.

Itu disebabkan adanya perusahaan atau perseorangan yang memiliki hutan sampai ribuan hektar.

Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengungkapkan pihaknya tidak bisa membatasi kepemilikan lahan karena itu sesuai undang-undang.

Akan tetapi, kata Pahala, pihaknya ingin mengetahui apakah proses kepemilikan lahan tesebut sudah melalui proses regulasi yang benar atau belum.

"Yang kita mau lihat gimana cara dia dapat. Boleh aja lu punya banyak, tapi kalau dapatnya benar regulasinya kita benerin aja soal pembatasan," kata Pahala di kantornya, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

KPK, kata Pahala, sejauh ini belum mengetahui bagaimana cara penguasaan halan tersebut.

Menurut Pahala, maraknya penguasaan kawasan hutan karena bupati juga berwenang mengeluarkan izin.

BERITA REKOMENDASI

"Kawasan hutan lindung itu dikasih izin untuk diganti. Ada skala gede, itu buat perusahaan-perusahaan besar. Itu ada yang dia kombinasi, beberapa izin bupati jadi besar," tukas Pahala.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas