TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar pergantian jabatan Jaksa Agung HM Prasetyo terus mencuat.

Sejumlah nama pun masuk dalam bursa pengganti HM Prasetyo sebagai pucuk pimpinan kejaksaan.

Mantan Komisioner Kejaksaan, Kaspudin Noor mengatakan presiden harus memilih seorang jaksa agung yang profesional dan memiliki integritas serta jiwa kepemimpinan yang tinggi.

Selain itu, lanjut Kaspudin, Presiden juga harus memaparkan alasannya menunjuk seseorang menjabat sebagai Jaksa Agung.

Ini menjadi penting agar Presiden tidak berulang mengganti.

"Dalam melakukan reshuffle Presiden harus menjelaskan juga kenapa diganti dan kenapa diangkat walaupun dia mempunyai hak prerogratif," ujar Kaspudin, Jumat (8/1/2016).

Menurutnya, orang yang akan menduduki posisi Jaksa Agung nanti harus profesional dalam artian dia mengetahui betul tentang anatomi Kejaksaan Agung serta mengetahui tugas dan fungsinya.

"Siapapun dia harus mampu memahami dari sisi perdata, pidana khusus dan umum, hubungan internasional, sosial dan kelembagaan. Seorang jaksa agung harus mempunyai kemampuan itu," ucap Kaspudin.

Calon pengganti Prasetyo juga harus mempunyai memenejerial organisasi karena ia mempunyai tugas sebagai pengendali perkara.

Dia tidak hanya sebagai pemimpin di dalam organisasi itu sendiri namun harus menjadi pemimpin di luar.

Kemudian harus mampu mengendalikan organisasi baik dari segi keuangan anggaran, mampu membina dan mendidik SDM, menata lembaganya.

"Tugas kejaksaan sangat luar bisa kalau dikelola dengan baik maka hukum bisa baik," ujarnya.