Hasil Survei KedaiKOPI Sebut Menteri Rini Masuk Kategori Tinggi Pertimbangan Reshuffle
Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei KedaiKOPI menyebutkan ada sejumlah nama menteri yang menjadi prioritas untuk diganti.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Gusti Sawabi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyebutkan ada sejumlah nama menteri yang menjadi prioritas untuk diganti.
Dalam survei yang dilakukan kepada 1.200 responden lewat telepon di seluruh Indonesia, menilai presepsi publik terhadap siapa saja menteri Kabinet Kerja yang layak di reshuflle.
Tercatat 50,3 persen responden menyatakan Presiden perlu merombak kabinetnya, 32,9 persen menyatakan tidak perlu dan sisanya tidak menjawab tidak tahu.
Juru bicara lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan, kesimpulannya, publik ingin ada perombakan kabinet. Pihaknya membagi menjadi tiga tingkat pertimbangan kelompok menteri yang harus diganti.
"Yang tinggi dipertimbangkan (reshuffle): Darmin Nasution, Puan Maharani, Rini Soemarno, Luhut Binsar Panjaitan, Ignasius Jonan dan Imam Nachrowi," kata Hendri dalam keterangan yang diterima, Selasa (12/1/2016).
Keenam menteri tersebut masuk dalam kategori tinggi untuk dipertimbangkan dirombak. Selain kategori tersebut, ada kategori lain yakni kategori perlu dipertimbangkan presiden untuk diganti. Kategori ini dibagi dalam dua poin yang ditanyakan ke responden, yakni menengah dipertimbangkan dan rendah dipertimbangkan’.
"(Kategori) Menengah dipertimbangkan, Rizal Ramli, Siti Nurbaya, Yasonna Laoly, Sudirman Said, Hanif Dhakiri, Basuki Hadimuljono, Pratikno, Nila Moeloek, Anies Baswedan, Retno Marsudi, Ryamizard Ryacudu, Amran Sulaiman, Marwan Jafar, Muhammad Nasir, AGN Puspayoga," katanya.
Sementara untuk kategori rendah yang harus dipertimbangkan diantaranya Thomas Lembong, Susi Pudjiastuti, Lukman Hakim, Rudiantara, Sofyan Djalil, Yuddy Chrisnandi, Bambang Brodjonegoro, Saleh Husin, Arief Yahya, Yohanna Yembise, Khofifah Indarparawangsa, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung.