Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang pengumuman reshuffle Kabinet, Presiden diminta untuk memprioritaskan Menteri dari kalangan non-parpol di beberapa kementerian strategis.

Jalurnya bisa melalui Profesional, maupun birokrat karir dari internal kementerian tersebut.

Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, beberapa kementerian mempunyai fungsi yang krusial dan strategis, sehingga harus steril dari kepentingan partai politik.

"Reshuffle kali adalah momentum untuk mengurangi dominasi partai politik di kabinet. Dengan begitu kerja pemerintah bisa lebih optimal dan tidak masuk dalam pusaran konflik kepentingan," kata Pangi melalui pesan singkatnya, Selasa (12/1/2016).

Pangi menuturkan, beberapa kementerian atau lembaga strategis yang harus steril dari kepentingan partai politik di antaranya adalah Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Sosial, serta Kementerian Keuangan.

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalnya, sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Karena itu, Presiden harus pilih sosok yang tepat. Jangan biarkan kepentingan politik justru dominan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," tuturnya.

"Bencana kebakaran hutan dan asap 2015 lalu serta kalahnya gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 7,9 triliun terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH), adalah bukti kepemimpinan kader parpol yang tidak optimal untuk sektor penting dan strategis," katanya lagi.

Presiden Jokowi, lanjut Pangi harus menggunakan hak prerogatifnya tanpa terpengaruh nama-nama yang diajukan partai. Apalagi sekarang beredar banyak nama dari kalangan partai koalisi untuk beberapa kementerian strategis tersebut.

Jangan sampai menteri non-parpol diganti kader parpol, atau menteri kader parpol diganti kader parpol lagi walaupun dari partai yang berbeda. Jangan sampai reshuffle menjadi pintu masuk memperbanyak menteri parpol, lebih kental aroma politisnya. Kalau begini kemunduran namanya.

"Jalur birokrat karir di internal bisa jadi salah satu pilihan. Saya yakin dan percaya, pasti ada birokrat karir yang mampu mengemban tugas menjadi menteri. Sosok yang bebas kepentingan politik dan memahami masalah sektoral dan fundamental di kementeriannya serta sudah terbiasa melakukan komunikasi politik di DPR," ujarnya.

Masih kata Pangi, masyarakat tentu mendukung sepenuhnya pernyataan presiden pekan lalu yang secara tegas menolak intervensi pihak manapun dalam reshuffle kali ini, termasuk intervensi partai politik yang terkesan mendikte presiden.

"Presiden harus membuktikan komitmennya untuk tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun dalam reshuffle ini, termasuk tekanan partai politik. Kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan ketimbang kompromi politik," tandasnya.