TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal  (Sekjen) PKB Abdul Kadir Karding menilai menteri di Kabinet Kerja yang selalu membuat gaduh seharusnya diganti karena membuat jalannya program pemerintahan menjadi tersendat.

"Perombakan kabinet adalah hak presiden, namun kalau ditanya menteri mana yang harus di-reshuffle yaitu menteri yang selalu membuat gaduh dan sensasi," kata Abdul Kadir Karding, Selasa (12/1/2015).

Karding menyoroti Menteri yang lebih 'menyerang' koleganya ketimbang menunjukkan prestasi, itu dikategorikan sebagai menteri sensasional.

Ia mencontohkan, menteri dari non parpol menunjukkan gelagat seperti itu, misalnya menuduh menteri lain "KW" (kualitas rendah) sehingga membuat pemerintahan tidak kompak.

"Kalau gaduh, spekulasi tinggi lalu ekonomi guncang sehingga tidak baik. Menteri seperti itu membahayakan presiden dan bangsa Indonesia," ujar politikus asa Jawa Tengah ini.

Para Menteri, tekan politikus muda ini, harus loyal kepada Presiden Joko Widodo, hingga jika Presiden menyuruh untuk tidak berantem maka menteri itu seharusnya berhenti berkelahi.

Selain itu menurut dia apabila ada perbedaan dalam kabinet, harus diselesaikan secara internal.

"Sensasi dikurangi dan fokus pada kerja kementerian masing-masing, misalnya target Rp13 triliun namun kenyataannya realisasinya Rp400 miliar," kata dia.

Dia menilai masalah utama pemerintahan adalah tidak kompak sehingga menteri yang memiliki watak pencitraan berlebihan tanpa menyelesaikan tugas utamanya membuat pemerintahan terguncang.

Karding mengharapkan Presiden memperhatikan partai-partai yang berjuang sejak awal bersama pemerintahan Jokowi-JK karena politik pada intinya adalah perkawanan.

Sebelumnya, Dian Permata dari Founding Fathers‎ House melihat Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Jaksa Agung M Prasetyo Layak untuk diganti karena kerap kali membuat kegaduhan.