TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mendukung Ade Komarudin menjabat sebagai Ketua DPR, menggantikan Setya Novanto, yang mengundurkan diri.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyebut Ade Komarudin adalah pengganti yang sah karena didukung ketua umum partai hasil musyawarah nasional (munas) Riau, Aburizal Bakrie.

Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2015), Jusuf Kalla yang juga merupakan mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu, mengatakan sesuai putusan Mahkamah Agung (MA), Aburizal atau yang akrab dipanggil Ical lah yang berhak mengajukan kader partai pengganti Setya Novanto.

"Sesuai dengan (putusan) Mahkamah Agung, memang yang berlaku adalah (hasil munas) Riau, yang tentu ketuanya pak Ical," katanya.

Terkait sengketa kepengurusan Partai Golkar, MA pada Oktober lalu memutuskan bahwa kepengurusan partai dikembalikan ke pengurus hasil munas Riau, dengan Ical sebagai Ketua Umumnya. Keputusan MA juga mencabut Surat Keputusan (SK) pengurus hasil munas Ancol, yang dipimpin Agung Laksono.

Pascapengunduran diri Setya Novanto, ada dua nama kandidat pengganti. Aburizal yang juga merupakan Ketua Umum hasil munas Bali, mengajukan Ade Komarudin. Sedangkan kubu munas Ancol, mengajukan Agus Gumiwang. Alhasil pada Senin lalu, (11/1), Ade Komarudin lah yang dilantik.

Proses pelantikan Ade Komarudin atau yang akrab dipanggil Akom di komplek parlemen, dipenuhi oleh hujan protes, terutama dari kubu munas Ancol, dan para simpatisannya dari partai lain. Hingga kini pun, banyak pihak yang masih tidak setuju dengan dilantiknya Akom.

Jusuf Kalla menilai pro dan kontra adalah suatu hal yang biasa di alam demokrasi ini. Kalau pun masih ada pihak yang belum bisa menerima Akom, ia pun menyebut hal itu sebagai sesuatu yang wajar.

Dengan ketua DPR yang baru itu, ia mengaku sudah sempat berkomunikasi. Akom sudah menghubunginya, dan sejumlah hal sempat dibicarakan. Namun dalam pembicaraan tersebut, soal antisipasi terulangnya kasus "Papa minta saham," tidak sampai dibahas.

"Ah tidak sampai situ. Kita hanya bicara bagaimana Indnesia ini supaya diubah," jelasnya.