Kapolri Perintah Anggotanya Monitoring Pergerakan Gafatar dan Jaringan Radikal Pro ISIS
Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memerintahkan ke seluruh jajaran untuk memaksimalkan keamanan di wilayah hukum masing-masing.
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Gusti Sawabi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masih dalam status siaga satu pascaperistiwa teror di Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (14/1/2016) lalu, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memerintahkan ke seluruh jajaran untuk memaksimalkan keamanan di wilayah hukum masing-masing.
Hal ini menyusul akan adanya serangan teror susulan. Serta adanya ancaman dari seseorang yang disampaikan ke Kecamatan Buleleng, Bali. Dalam pesan itu, pelaku mengaku sebagai kelompok jaringan teror Thamrin. Mereka sudah sampai di Bali dan akan beraksi disana.
Pada Selasa (19/1/2016), Badrodin sempat melakukan teleconferen dengan para jajaran Kapolda, dalam acara itu mantan Kapolda Jawa Timur ini mengingatkan bahwa dalam penanganan teroris, seluruh jajaran baik Pospol, Polsek, Polres dan Polda ikut bertanggung jawab serta tidak dibebankan ke Densus 88.
Selain itu, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Anton Charliyan mengatakan Badrodin juga meminta para Kasatwil di daerah mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian masalah terorisme di lingkungan masing-masing.
"Masyarakat diminta peduli, Kapolri juga perintahkan setiap wilayah monitoring khusus warganya yang terindikasi terlibat jaringan ISIS. Termasuk gerakan dari Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) juga perlu monitoring khusus, karena ajarannya dinilai menyimpang," tegas Anton, Rabu (20/1/2016).
Anton menambahkan dalam setiap kejadian atau peristiwa, Kapolri mengingatkan anggotanya harus merespon cepat. Ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Presiden Jokowi, yakni harus serba cepat.
"Seluruh jajaran juga diminta meningkatkan pelatihan, terutama saat mendatangi lokasi kejadian dan kecepatan memberikan pelayanan," tambah Anton.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.