TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas terkait program pencegahan terorisme dan deradikalisasi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Dalam pembukaannya, Presiden mengingatkan kepada jajaran dibawahnya mulai dari Panglima TNI, Kapolri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk saling berkoordinasi terkait pemberantasan korupsi.

"Saya perintahkan pada Panglima, Kapolri, BIN, BNPT, untuk perkuat sinergi, terutama di antara lembaga intelijen, jangan ada ego sentrisme, jangan kompartementasi dan saya ingin komunikasi intelijen lebih meningkatkan kemampuan, kontra teror, deteksi, cegah tangkal teror," kata Presiden.

Presiden mengatakan kementerian maupun lembaga terkait pemberantasan terorisme perlu difokuskan pada pelemahan kekuatan terorisme, mulai dari ideologi, kepemimpinan, jejaring, organisasi, dan perdagangan atau aktivitas untuk menunjang aksi terorisme.

Selain itu, Jokowi meminta juga kepada Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menkominfo dan BNPT untuk fokus dalam upaya kontra radikalisasi di masyarakat.

"Terutama pada melanjutkan program deradikalisasi terhadap narapidana dan mantan narapidana terorisme, deradikalisasi harus diikuti upaya pemantauan, pendampingan, kepada para mantan narapidana teroris setelah kembali ke masyarakat," ucap Presiden.