Komnas HAM Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Eks Gafatar
Nur Kholis meminta agar pemerintah memikirkan nasib mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nur Kholis meminta agar pemerintah memikirkan nasib mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pascapemulangan dari Kalimantan Barat.
"Ketika kembali lanjutin ekonomi gimana, apa negara mampu mengatasi? Saya tidak yakin. Paling negara mampu tempatin di asrama untuk sementara, setelah itu pasti terlunta-lunta," ujar Nur Kholis dalam diskusi terkait Gafatar yang digelar Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (23/1/2016).
Nur Kholis mengatakan, jika hal tersebut tidak dipikirkan oleh pemerintah, maka pemulangan tersebut bukanlah solusi yang tepat.
Sebelum memulangkan para eks Gafatar, Nur Kholis mengatakan, mereka harus diperiksa dahulu mengenai kondisi ekonomi dan aspek lainnya.
"Solusi tidak bisa general misalnya dengan mengirim kembali pulang ke kampung asal," ucap Nur Kholis.
Sebab, Nur Kholis mengungkapkan Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa ada eks anggota Gafatar yang sudah menjual aset miliknya. Apabila dikembalikan ke kampung asal, maka akan muncul persoalan ekonomi.