TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Indonesia ke-3 BJ Habibie hadir dalam acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar hasil Munas Bali, Sabtu (23/1/2016) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Agun Gunanjar menyebutkan, bukan berarti pemerintah mengakui kepengurusan Aburizal Bakrie.

"Kehadiran Habibie dan Yasonna Laoly, lebih didasarkan atas rencana mereka yang juga akan menggelar Munas. Tidak berarti mengakui eksistensi Munas Bali," kata Agun kepada Tribunnews.com, Minggu (24/1/2016).

Agun menyebutkan, meskipun kubu Ical telah melakukan Rapimnas, bukan berarti permasalahan selesai.

"Pertarungan belum berakhir, bahkan baru dimulai menuju Golkar dengan DPP baru yang lebih demokratis, maju dan mandiri," katanya.

Dirinya berharap lewat tim transisi, penyelenggaran Munas segera bisa dilakukan.

"Yang kesemuanya penyelesaian kisruh kepengurusan ini harus sesuai dengan UU Parpol," kata Agun.

Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kahadirannya bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada Rapimnas Golkar merupakan arahan Presiden Joko Widodo dalam mendorong penyelesaian masalah-masalah internal Partai Golkar.

"Tadi kita dengar pidato politik dari ketua umum bapak Aburizal Bakrie, tentu tidak lama dari sini (Rapimnas) akan ada langkah-langkah dari Golkar untuk menyelesaikan masalah internalnya," kata Luhut.

Dengan diselesaikannya pertikaian internal yang terjadi di tubuh Golkar, kata Luhut, maka hal tersebut dapat berdampak positif kepada jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2017 mendatang.

"Kami sangat dambakan dari pemerintah masalah internal ini dapat diselesaikan," ucap Luhut.