TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semua komponen masyarakat Maluku di berbagai tempat, termasuk setingkat Menteri Koordinator Kemaritiman  di Jakarta mendukung pembangunan kilang Blok Masela di darat.

Kini, hanya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri yang menginginkan kilang terapung di laut. Sikap ESDM ini mengundang tanda tanya.

“Dalam FGD (Forum Group Discussion) ini, semua pembicara 100 persen ingin di darat. Semua orang Maluku di Maluku, Jakarta, dan luar negeri, termasuk pejabat pemerintah di Jakarta mau di darat. Ini hanya tinggal ESDM sendiri. Kita tidak tahu ada apa dengan sikap ini,” ujar Ilmuwan  Dr. Abraham Tulalessy, MSc ketika dihubungi wartawan, di Ambon, Senin (25/1/2016).

FGD tentang Blok Masela ini dihadiri ilmuwan, seperti Prof. Dr. Aholiab Watloly, Prof. Dr. G. Ratumanan, Prof. Dr. Hermin Soeselisa, Prof. Dr. Dessy Norimarna, Prof. Dr. Bob Mosse, Prof. Dr. Thomy Pentury, Dr. Ir. Paul Usmany, Dr. G. Pentury, Dr. Muspida, Dr. Yustinus Malle, Dr. Max Tukan, Dr. Mohamad Bugis, Ir. Daud Ilela Msi, Dr. Tony Litamaputy.

Menurut Abraham, semestinya ESDM perlu mendengarkan suara dari berbagai pihak. Sebab, Maluku tidak dapat apa-apa kalau kilang itu di laut.

Musyawarah Besar Rakyat Maluku juga memutuskan agar kilang di darat. Pihaknya, meminta ESDM jangan memicu ketidakpuasan bagi Maluku.

 “Kami heran, dari 16 kilang yang ada di Indonesia dan di darat memiliki harga yang tidak sebesar di Masela. Ini kan seolah didesain agar kilang dibangun di laut. Masa, harga kilang di darat untuk Masela jauh lebih mahal dibandingkan dengan kilang lain di darat di tempat lain,” katanya.

Koordinator Intelektual Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD)  Prof. Dr. Watloly kepada wartawan, Senin (24/1), mengatakan, kilang Blok Gas Abadi Masela   secara   di darat  telah menjadi harga mati bagi Maluku.

Apapun yang terjadi, masyarakat Maluku  menginginkan agar pengelolaan blok migas  yang terletak di Kabupaten  Maluku Barat Daya (MBD) ini harus dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi UUD 45 Pasal 33, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Itu berarti tidak ada pilihan lain, onshore  harus diputuskan  pemerintah dalam menjawab persoalan kemiskinan di Maluku.

“Maluku miskin akibat pembangunan yang tidak pro rakyat dan tidak pro kepada  konstitusi. Kepiluan sudah lama dialami Maluku sejak masa kemerdekaan, dan kini Tuhan memberikan kekayaan Alam yang melimpah, untuk kesejahteraan Maluku. Janganlah kesalahan kembali diulang pemerintah,” ucap Watloly.

Guru besar Universitas Pattimura ini berpendapat, keberadaan kilang di darat akan memberikan dampak ekonomis yang sangat luar biasa bagi Maluku, khususnya wilayah MBD, yang selama ini memang terisolir dan dipandang sebelah mata.

Surati  Presiden

Menurutnya, beberapa kegiatan dalam bentuk FGD yang melibatkan beberapa tokoh masyarakat maupun akademisi oleh Inpex maupun SKK Migas terkait Blok Masela, ternyata bukan untuk mengakomodir dan mendengarkan apa yang menjadi keinginan Maluku, namun sebaliknya masyarakat harus mendengar apa yang menjadi keinginan dari para investor.  

Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya telah menyurati Presiden, agar pengelolaan Blok Masela harus  mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat Maluku, bukan investor saja.  

Demikian juga hak adat dan konstitusi masyarakat jangan sampai  dirampas.

Akademisi Universitas Hasanudin dan tokoh masyarakat Maluku Tenggara Barat (MTB), Prof. Ishack Ngeljaratan, mengatakan, Blok Masela diharapkan membuat Maluku lepas dari predikat provinsi termiskin keempat di Indonesia setelah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Kehadiran Blok Masela harus bisa membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat, namun  lingkungan harus tetap terjaga, untuk kepentingan generasi mendatang. 

Onshore juga akan memberikan dampak positif, karena akan dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga sumber daya manusia di Maluku, sudah harus dipersiapkan sejak dini.

Dekan Fakultas Hukum Unpatti, Dr Tjance H. Tjiptabudi, secara terpisah mengatakan, apabila offshore, maka Maluku akan kesulitan dalam melakukan pengawasan.

Sebaliknya, Onshore akan memacu pertumbuhan ekonomi rakyat secara pesat dan ada keuntungan multi efeck yang dirasakan masyarakat setempat.

Desakan offshore yang dilakukan pihak yang memihak  investor, kata dia, adalah semata-mata   hanya untuk mengejar keuntungan dalam waktu jangka pendek. 

Padahal,  potensi  dampak lingkungan baik pengelolaan secara onshore maupun offshore sama besarnya. Mengingat sejumlah blok migas mulai ditemukan di Maluku, pihaknya juga akan berupaya untuk melakukan uji review UU Migas.