Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Politikus PDIP: Kampus Seharusnya Jadi Pelopor Gerakan Anti Diskriminasi

Politikus PDIP Irine Yusiana Roba Putri mengkritisi pernyataan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M Nasir

Politikus PDIP: Kampus Seharusnya Jadi Pelopor Gerakan Anti Diskriminasi
Harian Warta Kota/Henry Lopulalan
NEGARA MELINDUNGI - Komunitas Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender Waria (LGBT) demo di Bundaran HI, Minggu (17/5/2015). LGBT menuntut kepada pemerintah untuk menerima keadaan mereka serta melindungi hak dan martabat mereka sebagai manusia. Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDIP Irine Yusiana Roba Putri mengkritisi pernyataan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M Nasir yang melarang aktivitas Support Group and Resources Center on Sexuality Studies (SGRC), sebuah kelompok advokasi isu gender di Universitas Indonesia.

Menurut Irine, pernyataan tersebut bertentangan dengan semangat anti diskriminasi yang menjadi dasar gagasan pendiri bangsa.

"Seperti tertuang dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, semua warga negara memiliki hak dalam berserikat, berkumpul, dan mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara," kata Irine melalui pesan singkat, Selasa (26/1/2016).

Sebagai menteri, Irine mengatakan Nasir seharusnya menimbang aspek penguatan kampus sebagai basis penegakan nilai anti diskriminasi, bukan malah menghalangi kegiatan sebuah kelompok yang mengadvokasi masalah gender.

"Vonis baik-buruk atau benar-salah Pak Menteri terhadap keragaman yang ada tidak boleh menggugurkan hak konstitusional kelompok tersebut," kata Anggota Komisi I DPR itu

Ia khawatir, jika pernyataan Menteri Nasir menjadi dasar pengambilan kebijakan di kampus, ini dapat menghancurkan kampus sebagai pusat penanaman nilai kesetaraan dan anti diskriminasi.

Prinsipnya, sepanjang aktivitas tersebut tidak melanggar hukum dan ideologi negara, menurutnya tidak perlu dilarang. Ia menyatakan dirinya tidak ingin hanya karena ada perbedaan orientasi lantas menjadi penghalang warga dalam pemenuhan hak konstitusionalnya.

"Saya mendukung upaya setiap warga bebas dari kebijakan yang diskriminatif, terutama di institusi pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi kemajemukan seperti universitas," imbuhnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Sanusi
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas