TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Menteri BUMN Rini Soemarno berpotensi melanggar konstitusi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Kalau kata Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) soal haluan negara, ya dia (Rini) melanggar haluan negara," kata Fahri di Jakarta, Minggu (31/1/2016).

Ia mengingatkan adanya kekeliruan memaknai pasal 33 UUD 1945 serta UU BUMN. Dimana terdapat makna penguasaan terhadap bumi dan air untuk kesejahteraan rakyat.

‎"BUMN ini menyebarkan kesejahteraan, bukan berbisnis, tugasnya menyebarkan kesejahteraan, itu tugas BUMN, bisnis itu salah satu saja metodenya, kadang-kadang menyalurkan subsidi atau CSR, itu tugas BUMN," kata Fahri.

Tetapi, kata Fahri, secara tiba-tiba Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan business to business (B to B) dalam proyek kereta cepat. Ia menegaskan tidak ada B to B kepada BUMN. "Itu mustahil," imbuhnya.

Politikus PKS itu ‎menilai PTPN digandeng dalam kerjasama pembangunan kereta cepat dengan perusahaan China agar mudah memiliki akses pada tanah negara. "Mana B to B nya, enggak bisa dihitung dengan rupiah, omong kosong. Asetnya punya kita semua. Kalau tanah rakyat pasti susah melakukan penggusuran. Ini mau enaknya saja. Ini kekeliruan Menteri BUMN," ujarnya.

‎Fahri juga mengatakan Jakarta-Bandung telah memiliki transportasi yang komplit. Mulai dari pesawat terbang, bus maupun kendaraan lainnya. Ia menyarankan proyek kereta cepat itu mengambil trayek Jakarta-Banyuwangi atau Banten-Banyuwangi.

"Ada mobilitas dari ujung ke ujung, lalu masuk ke Sumatera. Baru ke Kalimantan. Ini menyebabkan kita harus menolak (Jakarta-Bandung). Presiden Jokowi harus menjelaskan ulang program infrastrukturnya," imbuhnya.